Suara.com - Rekaman pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir yang direkayasa isi pembicaraannya dinilai merupakan cara yang kotor. Apalagi rekaman tersebut disebarkan di media sosial.
“Manuver ini dilakukan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, saat dihubungi Suara.com, Minggu (6/5/2018).
Arief menegaskan, sebetulnya tidak ada yang istimewa dalam percakapan telepon antara Menteri BUMN dengan Dirut PLN. Bahkan, meskipun dalam rekaman tersebut menyebut nama kakak dari Menteri BUMN, yakni Arie Soemarno.
“Sudah jelas dan clear bahwa rekaman tersebut adalah membahas kerja sama antara PT Bumi Sarana Migas (BSM) dengan PLN dan PT Pertamina (Persero) untuk membangun Terminal Gas Bojonegara (Provinsi Banten) yang hingga saat ini belum terealisasi," lanjut Arief.
Menurutnya, pembicaraan dalam rekaman antara Meneg BUMN wajar saja karena hanya membahas besaran share / saham yang harus dikuasai oleh PLN. Ini mengingat PLN nantinya sebagai konsumen dari Terminal Gas Receiving Bojonegara untuk mensuplai gas ke PLTU Muara Tawar. Menurutnya, permintaan PLN untuk memiliki saham sebesar 15 persen dalam joint venture antara PT BSM PLN dan Pertamina dimana Pertamina bertindak sebagai off taker, sangat wajar.
Selain menjadi offtaker, saat ini Pertamina juga ikut dalam manajemen untuk menjamin kualitas produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam skema kerja sama ini BSM menyerahkan sepenuhnya offtaker LNG kepada Pertamina.
Offtaker merupakan pembelian hasil-hasil minyak dan gas bumi serta turunannya untuk kemudian didistribusikan kembali ke konsumen.
Arief meyakini terminal regasifikasi yang digagas sejak 2013 ini menguntungkan semua pihak karena dia melihat kerja sama ini murni business to business demi mengantisipasi defisit gas di Jawa Barat. Sayangnya, hingga sekarang, proyek ini belum bisa terealisasi karena belum ada kesepakatan besaran kepemilikan saham antara ketiga korporasi tersebut.
Sementara sangat jelas Ari Sumarno bertindak sebagai lead coordinator PT BSM sejak 2013. “Artinya tidak ada conflict of interest dalam kerjasama ini. Wajar saja terjadi negosiasi dalam menentukan besaran saham terkait beban dan modal yang disetor dalam proyek tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Arief melihat Rini Soemarno tetap meminta agar PLN bisa memiliki saham yang signifikan. Walaupun akhirnya tidak ada kata sepakat dalam kerja sama tersebut.
Jadi pelintiran rekaman menjadi bagi-bagi fee merupakan fitnah. "Mulai terlihat ada operasi senyap dari pihak pihak tertentu yang ingin mengantikan posisi menteri BUMN yang akhirnya nanti akan menjadikan BUMN sebagai bancakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, melihat pengakuan Sofyan Basyir yang mengetahui pembicaraannya dengan Menteri BUMN direkam, artinya patut diduga ada seorang yang disuruh merekam pembicaraan tersebut yang kemudian suatu hari bisa digunakan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN.
“Karena saya sudah mengecek ke kawan-kawan di Telkomsel bahwa tidak bisa dan tidak mungkin percakapan bisa direkam oleh operator seluler. Hal ini bisa dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tapi kok rasanya tidak mungkin aparat penegak hukum dan BIN ya,” tuturnya.
Arief juga merasa aneh melihat banyak organisasi LSM jadi - jadian yang digerakkan untuk melakukan aksi demo dengan dasar rekaman tersebut. Menurutnya, ini indikasi ada grup mafia BUMN yang selama ini kesulitan melakukan bancakan di BUMN selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Sekarang memang BUMN lebih dikelola secara profesional,” tutupnya.
