Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait dengan utang Pemerintah yang naik Rp1 triliun setiap harinya. Menurut JK, pada dasarnya berhutang wajar dilakukan negara.
Apalagi Indonesia yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur. JK menjelaskan negara yang ingin membangun itu sama dengan perusahaan. Semua negara yang membangun butuh dana. Kalau tidak punya modal, harus meminjam.
"Negara mana saja menjalankan itu, cuma caranya beda," kata Wapres.
Di Amerika Serikat, Wapres mengatakan bahwa pinjaman dilakukan dengan mencetak dolar, sementara pemerintah Jepang meminjam dari dana pensiun warganya. Sementara itu, Indonesia, karena rupiah tidak laku di luar negeri, Pemerintah melakukan pinjaman uang kepada Bank Dunia dan perbankan.
JK menegaskan bahwa kepemilikan utang Indonesia bukan hal yang perlu dikhawatirkan selama Pemerintah mampu membayarnya.
"Jadi, bukan soal Rp1 triliun, melainkan mampu dibayar atau tidak? Sekarang ini, ya, kita mampu membayarnya. Selama kita bisa bayar, bukan urusan T-nya (triliun), melainkan kita bisa bayar atau tidak," tegas Wapres Kalla.
Terkait dengan nominal utang, JK mengatakan bahwa Kementerian Keuangan saat ini belum menghitung secara perinci total utang yang dimiliki Pemerintah.
"Saya belum hitung seperti itu. Akan tetapi, memang jumlahnya (dihitung) per tahun, kita tidak hitung per hari. Ada tambahan Rp200 triliun, ada mungkin Rp300 triliun," katanya.
Sebelumnya, dalam peluncuran buku Paradoks Indonesia, Bakal Capres RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa utang negara terus-menerus naik, hingga mencapai angka Rp1 triliun setiap harinya. Utang tersebut, menurut mantan Danjen Kopassus, dapat mengancam stabilitas perekonomian bangsa. (Antara)
Baca Juga: Prabowo: Utang Indonesia Naik Rp 1 Triliun Tiap Hari
