Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan hasil Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 pada Rabu (5/9/2018) besok.
Alasannya, keempat sekjen parpol pengusung Prabowo Subianto itu menemukan banyak nama pemilih ganda masuk dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS). Mereka menemukan sekitar 25 juta pemilih ganda dari sekitar 137 juta pemilih dalam DPS.
Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan, para sekjen parpol koalisi pendukung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah menerima hasil DPS yang diserahkan KPU kepada masing-masing partai.
Setelah menerima DPS itu, kemudian keempat partai melakukan penyisiran. Hasilnya, mereka menemukan hampir puluhan juta data pemilih ganda yang ada di DPS.
"Kami konfirmasi lagi hari ini ke KPU dari data itu, dari 137.356.266 pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 juta pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," kata Mustafa saat jumpa pers di Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2019).
Terlebih lagi, kata dia, pihaknya belum menerima DPS terbaru dari KPU karena keempat partai masih menggunakan data DPS lama. Sebelum KPU menetapkan hasil DPT nantinya, Mustafa beserta sekjen lainnya meminta KPU menyerahkan DPS terbaru guna dilakukan penyisiran kembali.
"Ini kita masih pegang yang lama. Kita minta diutuhkan dulu untuk kita olah lagi datanya apakah masih ada penggandaan," ujarnya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, keempat sekjen itu tetap akan hadir memenuhi undangan KPU pada Rabu nanti. Namun, pada kesempatan itu, mereka akan menyampaikan kritikannya kepada KPU.
"Kami akan hadir insyaAllah yang akan diselenggarakan KPU tersebut. Dan nanti di sesi pertanyaan KPU akan kami sampaikan pendapat kami," ucap Eddy.
Baca Juga: Pakar Teknologi Google Maps Klaim Temukan Lokasi Pesawat MH370
Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menambahkan, pihaknya meminta KPU dapat menyusun DPT dengan baik karena banyaknya temuan data pemilih ganda.
"Kami minta KPU agar ingin agenda Rabu, KPU benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin Pilpres dan Pileg berlangsung jujur dan adil," kata Muzani.
