REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menetapkan hasil Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2019, Rabu (5/9/2018) mendatang. Pasalnya, keempat Sekjen itu menemukan banyak nama pemilih ganda di dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS).
Sekjen PKS Mustafa Kamal menjelaskan para sekjen partai koalisi pendukung pasangan Bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah menerima hasil DPS yang diserahkan KPU kepada masing-masing partai. Setelah menerima DPS, kemudian keempat partai melakukan penyisiran. Hasilnya, mereka menemukan hampir puluhan juta data pemilih ganda.
"Kami konfirmasi lagi hari ini ke KPU dari data itu, dari 137.356.266 pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 juta pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," kata Mustafa saat jumpa pers di Batik Kuring, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2019).
Terlebih lagi, menurut Mustafa, pihaknya belum menerima DPS terbaru dari KPU karena keempat partai masih menggunakan data DPS yang lama. Sebelum KPU menetapkan hasil DPT nantinya, Mustafa beserta sekjen lainnya meminta KPU menyerahkan DPS terbaru guna dilakukam penyisiran kembali.
"Ini kita masih pegang yang lama. Kita minta diutuhkan dulu untuk kita olah lagi datanya apakah masih ada penggandaan," ujarnya.
Selain itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan keempat sekjen itu tetap akan hadir memenuhi undangan KPU pada Rabu nanti. Namun, pada kesempatan itu, mereka akan menyampaikan kritikannya kepada KPU.
"Kami akan hadir Insya Allah yang akan diselenggarakan KPU tersebut. Dan nanti di sesi pertanyaan KPU akan kami sampaikan pendapat kami," kata Eddy.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menambahkan pihaknya meminta KPU dapat menyusun DPT dengan baik karena temuan keempat sekjen yang menemukkan banyak data pemilih ganda.
"Kami minta KPU agar ingin agenda Rabu, KPU benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin Pilpres dan Pileg berlangsung jujur dan adil," tutup Muzani.
TERPOPULER
