Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.615.000
Beli Rp2.470.000
IHSG 5.999,038
LQ45 587,746
Srikehati 290,482
JII 351,378
USD/IDR 17.937

Donald Trump Awasi Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang 6 Negara Ini

Iwan Supriyatna, Dian Kusumo Hapsari

Senin, 22 Oktober 2018 | 08:19 WIB
Donald Trump Awasi Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang 6 Negara Ini
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. [AFP/Saul Loeb]

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengawasi pergerakan mata uang dari enam negara diantaranya Cina, Jerman, India, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss.

Donald Trump mengatakan, ke enam negara tersebut perlu diamati secara cermat, perihal praktik peredaran mata uangnya di dunia internasional, karena memiliki pengaruh besar di perekonomian global.

Menurutnya, negara-negara tersebut sengaja memanipulasi mata uang dengan mempertahankan nilai tukarnya secara artifisial agar tetap rendah, sehingga barang dan jasa di pasar dunia tetap murah.

"Tapi langkah ini merugikan mitra dagang dan negara lain," kata Menteri Keuangan AS Steven Terner Mnuchin seperti dilansir dari CNN Internasional.

Sebelumnya Peter Navarro, Kepala Dewan Perdagangan Nasional di bawah pemerintahan Donald Trump menyatakan kalau Jerman menggunakan euro "sangat undervalued" untuk menekan ekonomi AS.

Kanselir Jerman Angela Merkel membantah klaim itu. Ia menuturkan, Jerman sebagai anggota zona euro tidak dapat mempengaruhi euro dan telah mendukung bank sentral Eropa yang independen.

Selain itu, sebelum pemilihan presiden AS, Donald Trump telah berjanji memberi label manipulator mata uang pada Cina.

Namun, ia menarik ucapannya pada Rabu pekan kemarin saat wawancara dengan Wall Street Journal.

"Mereka bukan manipulator uang," ujar Donald Trump.

Pemerintahan sebelumnya menggunakan tiga faktor untuk menentukan apakah sebuah negara termasuk manipulator mata uang yaitu surplus perdagangan dengan AS lebih dari 20 miliar dolar AS, surplus neraca berjalan lebih dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan berulang kali devaluasi mata uang dengan membeli aset asing setara dua persen dari pengeluaran setahun.

Pada laporan Oktober 2016 lalu menemukan enam negara tersebut yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Taiwan dan Swiss memenuhi dua dari tiga kriteria tersebut.

Presiden menggunakan laporan tengah tahunan itu sebagai alat diplomatik untuk terlibat dengan negara yang memiliki kebijakan nilai tukar yang merugikan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja AS.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Langgar Perjanjian Nuklir, Donald Trump Ancam Rusia

Langgar Perjanjian Nuklir, Donald Trump Ancam Rusia

News | Minggu, 21 Oktober 2018 | 13:53 WIB

Arab Saudi dan Tajikistan Menang, Malaysia dan Cina Tanpa Poin

Arab Saudi dan Tajikistan Menang, Malaysia dan Cina Tanpa Poin

Bola | Sabtu, 20 Oktober 2018 | 23:49 WIB

Hamparan Rumput Merah Muda Ini Dirusak Wisatawan yang Mau Selfie

Hamparan Rumput Merah Muda Ini Dirusak Wisatawan yang Mau Selfie

Lifestyle | Jum'at, 19 Oktober 2018 | 16:55 WIB

Terkini

Emiten Konstruksi PPRE Catatkan Pendapatan Rp3,9 Triliun Sepanjang 2025

Emiten Konstruksi PPRE Catatkan Pendapatan Rp3,9 Triliun Sepanjang 2025

Bisnis | Jum'at, 26 Juni 2026 | 08:56 WIB

Belajar ke Inggris, Menteri LH Bidik Sampah Jadi Komoditas Bernilai Ekonomi

Belajar ke Inggris, Menteri LH Bidik Sampah Jadi Komoditas Bernilai Ekonomi

Bisnis | Jum'at, 26 Juni 2026 | 08:52 WIB

SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja

SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja

Bisnis | Jum'at, 26 Juni 2026 | 08:47 WIB

Raup Laba Bersih Rp66,59 Miliar, KB Bank Rombak Direksi

Raup Laba Bersih Rp66,59 Miliar, KB Bank Rombak Direksi

Bisnis | Jum'at, 26 Juni 2026 | 08:32 WIB

LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen

LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen

Bisnis | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:20 WIB

Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M

Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:19 WIB

Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun

Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:14 WIB

5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar

5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:00 WIB

Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027

Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:40 WIB

Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80

Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80

Bisnis | Kamis, 25 Juni 2026 | 18:39 WIB