Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengakui, tidak pernah diajak diskusi oleh pemerintah terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi yang diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16.
“Tidak ada diskusi atau pembicaraan dari pemerintah terkait kebijakan tersebut,” kata Hariyadi di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Hariyadi mengakui pesimistis, kebijakan tersebut dapat berjalan baik. Hal tersebut lantaran dari sisi substansi sektor-sektor yang dibuka bagi asing tidak menarik.
“Dari segi substansi sebetulnya itu (relaksasi DNI) belum tentu akan menarik investor asing. Dari 54 yang dirilis sebetulnya tidak terlalu banyak mempengaruhi investor asing untuk masuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Hariyadi, pemerintah tidak berkaca dari kebijakan DNI yang dikeluarkan pada 2016. Di mana bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI tidak begitu diminati investor asing. Contohnya pada sektor perhotelan.
“Harusnya pemerintah melihat di 2016 sudah dikeluarkan dan mengakui bahwa 50 persen itu tidak diminati. Salah satu contohnya sektor hotel bintang 1 dan 2 , asing boleh sampai 67 persen. Tetapi kenyataannya tidak ada. Jadi bila tidak ada peminatnya lebih baik tidak perlu dibuka,” ujarnya.
