Suara.com - Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi.
Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, Pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.
Melalui ketiga hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (29/11/2018) di Buenos Aires, Argentina dalam rangkaian acara Forum G20.
"Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi.
Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbas positif pada perekonomian.
Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas.
Dalam menghadapi tantangan global dan tantangan ke depan, Menkeu menjabarkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi, dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.
Strategi lain yang dilakukan Pemerintah untuk menarik investor adalah melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan untuk pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia.
Reformasi institusi yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur antara lain dengan membuat komite untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas /KPPIP) yang menggabungkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memperkuat kemampuan pembiayaan.
Kemudian, memperkuat PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) unit PPP untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyediakan dana tanah pada proyek strategis nasional dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang bukan dengan skema KPBU.
Untuk meningkatkan peran serta swasta, Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan fiskal. Beberapa insentif skema pembiayaan disusun antara lain Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan, kerja sama antara Pemerintah, BUMN dan pihak swasta sangat penting.
TERPOPULER
