Suara.com - Huawei Technologies akan mengucurkan 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 29 triliun selama lima tahun untuk fokus pada keamanan siber dengan menambah lebih banyak pegawai dan perbaikan fasilitas laboratorium.
Langkah ini dilakukan perusahaan untuk mengatasi kekhawatiran global atas risiko terkait jaringan peralatannya.
Keterangan itu diungkap raksasa teknologi Cina itu dalam konferensi pers di kantor Dongguan setelah menyambut dua puluh lebih jurnalis internasional di kampus baru perusahaan di kota Cina selatan itu.
Saat ini Huawei mengalami tekanan di pasar AS dan telah dilarang oleh Australia dan Selandia Baru untuk membangun jaringan 5G karena khawatir peralatannya dapat digunakan untuk aktivitas spionase Cina.
“Kami pikir semua kekhawatiran atau tuduhan tentang keamanan di Huawei harus berdasarkan bukti nyata. Tanpa bukti faktual kami tidak menerima dan kami menentang berbagai tuduhan itu,” kata Chairman Huawei Ken Hu dilansir Reuters.
Pemerintah Jepang kabarnya tidak akan membeli peralatan dari Huawei. Bahkan, tiga operator teratas Jepang juga tidak akan menggunakan peralatan Huawei dan tidak mengadopsi teknologi 5G dari perusahaan pemasok peralatan telekomunikasi terbesar di dunia itu.
Pelaksana tugas Ketua (Rotating Chairman) Huawei Ken Hu mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah di seluruh dunia terkait pelarangan operasi perusahaannya. Ken menegaskan pemerintah Cina tidak memiliki pengaruh terhadap perusahannya.
“Tanpa bukti faktual kami tidak menerima dan kami menentang tuduhan itu,” kata Ken.
Menurut Ken, Huawei sudah mendapat lebih dari 25 kontrak komersial untuk 5G dan telah mengirimkan lebih dari 10 ribu BTS teknologi baru tersebut.
Dengan begitu, Huawei memproyeksi pendapatannya bisa melampaui 100 miliar dolar AS tahun ini atau naik 8,7 persen dari tahun lalu.
