Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.
"Negara tetangga sudah mengimplementasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan lahan, fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif," paparnya.
Untuk itu, pemerintah dituntut menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat ini sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia.
"Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura," tandasnya.
