Suara.com - Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (Ratas) guna membahas Rancangan Undang-undang tentang minyak dan gas bumi (RUU Migas) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Di awal rapat, Jokowi mengatakan RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR. Karenanya, perlu ada kajian yang cermat dan kehati-hatian agar RUU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.
"Hari ini akan kami bahas mengenai RUU minyak dan gas bumi. Yang pertama bahwa RUU ini adalah inisiatif dari DPR. Oleh sebab itu kita harus kaji dengan cermat, dengan hati-hati agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Jokowi.
Mengingat bahwa migas adalah sumber daya pembangunan yang strategis, maka RUU tersebut harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
"Karena itu, tujuan pembentukan RUU ini harus mendorong produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan investasi SDM kita di industri migas," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar pembentukan UU Migas untuk dijadikan perlindungan hukum dalam hal tata kelola migas dan agar lebih efektif dan transparan.
"Saya menekankan agar melalui pembentukan UU ini juga kita dijadikan perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana dan bisa berkelanjutan. Memberikan nilai tambah," tandasnya.
Dalam ratas tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PMK Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
TERPOPULER
