Kala Utang Pemerintah dan Nilai Tukar Rupiah Jadi Gorengan Politik

Suara.com - Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) isu utang pemerintah dan nilai tukar rupiah selalu menjadi bahan pembicaraan yang seakan tak pernah ada habisnya.

Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk melihat sebuah negara yang memiliki perekonomian yang baik bukan hanya dilihat dari sisi utang pemerintah dan nilai tukar rupiah saja.

“Dua hal itu bukan sebagai tolak ukur. Masyarakat Indonesia harus lihat perekonomian secara utuh, bukan hanya dari satu sisi saja. Untuk melihat hal yang paling utama itu dalam perekonomian dari sisi fiskal, dimana dia bisa menjaga perekonomian,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Dia mengungkapkan, masyarakat kerap kali dibingungkan mengenai utang pemerintah dan nilai tukar rupiah.

Namun mirisnya lagi, kebingungan soal utang dan rupiah tersebut justru dijadikan komoditas untuk menyudutkan salah satu paslon di kontestasi Pilpres.

“Masyarakat di Indonesia terlalu terobsesi dengan utang, pelemahan rupiah dan defisit. Selama masa kampanye seperti sekarang, orang banyak yang masih bingung atau tak memahami apa itu instrumen fiskal,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi perekonomian global saat ini memang tengah berada dalam keadaan yang bergejolak dan penuh ketidakpastian.

Harga berbagai komoditas bisa naik atau turun setiap saat tanpa bisa diprediksi. Namun di tengah kondisi tersebut Indonesia terbukti dapat bertahan lebih baik dibandingkan negara lain.

"Salah satu buktinya adalah bahwa pemerintah mampu mengumpulkan pendapatan pajak (pajak dan bea cukai) yang telah tercatat meningkat. Jadi ini bukan hanya tentang utang atau depresiasi rupiah, tetapi (kondisi ekonomi Indonesia) adalah hasil dari banyak hal yang melintasi berbagai sektor. Salah satunya adalah pendapatan negara dari pajak," pungkasnya.