REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana akan menurunkan tarif tol Trans Jawa.
Rencana itu disampaikannya setelah melakukan pertemuan bersama Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yang terdiri dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, penurunan ini untuk memfasilitasi angkutan logistik yang merasa keberatan dengan tarif tol Trans Jawa.
"Jadi, kalau memang bisa memenuhi aspirasi itu dengan catatan-catatan itu berapa kira-kira yang bisa diturunkan. Dan apa yang bisa di kompensasi kan. Apakah dari pajaknya apakah dari konsesinya. Apakah konsesinya ditambah apakah pajaknya berkurang, nah ini sedang dirumuskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).
Menurut Basuki, sebenarnya yang merasa keberatan adalah para sopir truk logistik, terlebih para perusahaan logistik memberikan biaya tol yang tidak sesuai dengan tarif tol sekarang.
Selain itu, penurunan tarif tol Trans Jawa ini juga mempertimbangkan warung-warung yang berada di Jalan Pantura.
Karena, jika tarif tol diturunkan, maka angkutan logistik beralih ke jalan tol, sehingga membuat Jalan Pantura menjadi sepi.
"Seperti saya sampaikan sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal tadi misalnya disampaikan kalau diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Minta jangan diturunkan katanya, kalau diturunkan mereka pindah ke tol warung saya sepi," tuturnya.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kuncahyo Pambudi menambahkan, nantinya penurunan tarif tol Trans Jawa akan dibarengi oleh pemberian subsidi dari pemerintah.
Misalnya, dari Jakarta-Surabaya biaya tol untuk angkutan logistik Rp 1 juta, jika angkutan logistik hanya mampu membayar Rp 800 ribu, maka sisanya Rp 200 ribu akan disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau penurunan nanti pemerintah subsidi, pemerintah nalangin berapa. Saya kira enggak besar. Tapi kita konsern berpihak ke logistik.
Tapi nanti mau dibahas dulu sama (ATI). Pak menteri mintanya Jumat beres. Terus diusulkan (ke Kemenkeu)," pungkas dia.
TERPOPULER