Suara.com - Ketua umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelia Hartoto berharap pemerintah bisa menurunkan biaya distribusi logistik. Pernyataan itu disampaikan Carmelia dalam diskusi dengan tema "Membangun infrastruktur yang tepat sasaran" di Hotel Milenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).
Carmelia menuturkan, biaya distribusi yang tinggi dipengaruhi oleh infrastruktur dan regulasi yang ada. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi saat ini dinilai sudah memadai, hanya tata kelola perlu dibenahi.
"Mungkin ada tambahan dari regulasi atau sertifikasi tarif-tarif yang perlu dikurangi kalau ingin menurunkan biaya logistik," ujar Carmelia.
Menurut Carmelia, biaya logistik yang tinggi dipengaruhi banyaknya mata rantai yang belum terurai. Hal tersebut membuat biaya logistik dinilai sulit untuk dikendalikan.
"Mereka ada oknumnya, selama ini usaha bisnisnya di situ pada saat barang sudah sampai di daerah, mereka tetap menjual dengan harga itu,' tambahnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya tengah mendorong penurunan biaya distribusi logistik. Danis menilai biaya distribusi logistik saat ini masih cukup besar sekitar 24 persen dari Gross Domestic Product atau GDP.
Danis menjelaskan, jumlah tersebut masih terbilang cukup besar dibanding negara lain. Pendistribusian logistik di Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen menggunakan jalur laut dan sisanya menggunakan jalur darat.
"Upaya kita dalam biaya transportasi darat, laut, dan udara menurunkan biaya logistik," ujar Danis di tempat yang sama.
Lebih jauh Denis mengatakan, upaya Kementerian PUPR untuk menekan biaya distribusi membuat jalan nasional seperti tol ataupun non-tol untuk mendukung akses kepelabuhan.
"Pemerintah saat ini sedang berfokus untuk membangun akses darat yaitu jalan tol. Tujuannya diharap bisa berdampak pada menurunnya biaya distribusi logistik," kata dia. (Muslimin Trisyuliono)
TERPOPULER
