Suara.com - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah telah menyepakati untuk penerapan elektronifikasi pada kegiatan pemerintahan.
Terdapat tiga fokus dalam elektronifikasi yaitu Bantuan Sosial (bansos), transaksi keuangan pemerintah daerah, dan transaksi untuk moda transportasi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menerangkan, elektronifikasi ini untuk memperluas akses keuangan yang tadinya tunai menjadi non-tunai.
Untuk kelompok bansos, jelas Perry, dengan non tunai, maka bantuan yang diterima bisa tepat jumlahnya.
Elektronifikasi yang Pertama pada kelompok bansos , data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa ditingkatkan dengan menggunakan NIK sebagai unique ID.
"Dua, implementasi biometrik untuk autentifikasi dalam pilot project menggunakan biometrik lewat finger print," kata Perry dalam konferensi pers di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Ketiga, lanjut Perry, pemberian bansos bisa diperluas di daerah yang blankspot atau belum bisa masuk perbankan dengan menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT.
Selain itu, Perry menambahkan, elektronifikasi ini bukan hanya merubah sistem transaksi saja, tetapi juga bisa memberikan pelatihan kepada masyatakat untuk membuat jadi usaha.
"Kita sepakat masing-masing lembaga ada program sosialisasi untuk memperluas penyaluran bansos dan pembekalan bagi masyarakat untuk lebih inklusi keuangan dan kewirausahaan. Jadi ada empat untuk mempercepat penyaluran bansos," ucap dia.
Baca Juga: Bantuan Sosial Pangan untuk Orang Miskin akan Diperluas
