Suara.com - Pemerintah kembali menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk membahas kebijakan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Dalam rapat belanja tersebut, Pemerintah mengajukan belanja pemerintah pusat untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) pada 2020 sebesar Rp 845 triliun. Angka itu susut dibandingkan anggaran pada 2019 yang sebesar Rp 855,4 triliun.
"Ini awal yang kita tetapkan sedikit turun dibanding pagu 2019 yang mencapai Rp 855,4 triliun. Ini masih sangat sementara tentunya, dalam waktu berjalan akan direview pemerintah," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Pada tahun depan, tutur Askolani, pemerintah akan menguatkan belanja modal dengan cara mengefisiensikan belanja barang.
Pasalnya, pemerintah tahun depan bakal fokus pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.
"Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang K/L diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja K/L secara umum," terang dia.
Selain itu, Askolani menyatakan untuk menambah belanja modal pemerintah juga menyiapkan skema pendanaan lain yaitu dari Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN ataupun Transfer Ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Sehingga, pembangunan infrastruktur ini kalau kita lihat hasilnya belum secepat yang kita harapkan. Arah 2020 ini akan kita perkuat, karenanya seperti melalui LMAN. Presiden juga tekankan belanja modal yang jadi cikal bakal belanja infrastruktur," ucap dia.
TERPOPULER
