REGIONAL:
Suara.com - Gagal panen akibat kekeringan mengancam sejumlah daerah di Indonesia. Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, terdapat sekitar 100 kabupaten dan kota yang terdampak kekeringan pada musim kemarau (MK) 2019, dengan total luas areal 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare.
Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan lebih dari 30 hari. Kekeringan masih akan terus berlanjut pada beberapa bulan ke depan.
Menurutnya, pengamanan standing crop harus dilakukan bersama-sama dengan pihak terkait, seperti aparat kemanan (TNI dan Polri), dinas pertanian, dinas pengairan dan petani/kelompok tani.
"Kami telah minta setiap kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diberikan untuk memitigasi dampak kekeringan tahun ini, sedangkan daerah yang masih memiliki potensi tanam padi diharapkan segera melakukan percepatan tanam dan didaftarkan pada AUTP," tuturnya
Sarwo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan upaya mitigasi kekeringan. Pertama, pemanfaatan sumber air. Saat ini, terdapat 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 unit irigasi perpompaan yang dibangun pada 2015 - 2018.
Ia minta petani memprioritaskan dan mengawal pemanfaatan sumber-sumber air sebagai suplesi pada lahan sawah yang terdampak kekeringan.
"Segera identifikasi sumber air alternatif yang masih tersedia dan dapat dimanfaatkan melalui perpompaan dan irigasi air tanah dangkal," katanya.
Kedua, alsintan mendukung mitigasi kekeringan. Saat ini, pemerintah sudah mendistribusikan ribuan unit alat pompa yang mampu menghasilkan air pada kedalaman 20 - 25 meter.
Alat itu juga mampu menampung 1.500 meter kubik air dan bisa mengairi 50 - 70 hektare lahan kering. Hingga kini, jumlah pompa air yang sudah dialokasikan pada 2015 - 2018 mencapai 93.860 unit. Khusus pada daerah terdampak kekeringan, pompa air yang tersedia mencapai 19.999 unit.
"Manfaatkan semua pompa air yang tersedia di daerah dan kerahkan Brigade Alsintan untuk membantu petani dalam mengamankan standing crop dan memitigasi kekeringan," tegasnya.
Selain itu, lanjut Sarwo, manfaatkan juga alsintan dan kerahkan Brigade Alsintan untuk melakukan percepatan tanam (padi, jagung dan kedelai) pada daerah yang sumber airnya masih tersedia dan mencukupi.
Ketiga, upaya mitigasi lainnya adalah koordinasi dan pengawalan air. Sarwo minta untuk meonitor ketersediaan air di waduk dan bendungan.
Selain itu, utamakan jadwal irigasi pada wilayah yang standing crop-nya terdampak kekeringan, menerapkan dan mengawal gilir-giring air pada daerah irigasi yang airnya terbatas, serta lakukan penertiban pompa-pompa air ilegal di sepanjang saluran irigasi utama.
"Dengan berbagai alat yang dimiliki dan kerja sama yang intens antar instansi, diharapkan mampu menjadikan semua lahan kering menjadi tanaman produktif. Tentu kita berharap, berbagai bantuan ini membuat masalah bisa kita atasi dengan mudah," tuturnya.
Keempat, ungkap Sarwo, pemerintah juga telah memberikan perlindungan kepada petani dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam program ini, petani membiayai premi sebesar Rp 180 ribu per hektare per musim tanam, namun 80 persen atau Rp 144 ribu premi AUTP tersebut ditanggung atau disubsidi pemerintah.
Sedangkan sebesar 20 persen atau Rp 36 ribu per hektare permusim tanam, premi ditanggung petani.
Jika terjadi kegagalan panen karena bencana alam kekeringan atau banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), petani akan mendapatkan klaim ganti rugi atau pertanggungan asuransi sebesar Rp 6 juta per hektare.
Tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 1 juta hektare lahan padi yang ter-cover AUTP, sedangkan realisasi pelaksanaan AUTP di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mencapai 232.255 hektare.
"Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan terdaftar AUTP," pintanya.
TERPOPULER
