Pengusaha Yakin Pertemuan Jokowi - Prabowo Berdampak Positif Bagi Investor

Suara.com - Pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meyakini pertemuan Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto akan membuat positif dunia usaha. Para investor tak ragu lagi menanamkan modalnya di Indonesia.

Jokowi dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu (14/7/2019).

"Pertemuan ini sinyal positif bagi pelaku pasar, kekhawatiran selama ini bahwa kegaduhan perpolitikan kita akan berkepanjangan, hari ini terjawab dan pelaku usaha dipastikan merasa lega dan memiliki optimisme perekonomian kita ke depan semakin bergairah dan bertumbuh," kata Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Minggu (14/7/2019).

Menurut Sarman, usai pertemuan saatnya bersatu membangun perekonomian bangsa, di tengah pertumbuhan perekonomian dunia yang tidak stabil dan perang dagang Amerika dan China yang berdampak kepada perekonomian nasional.

Dia membeberkan, empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah dapat semakin ditingkatkan dan diperbaiki usai pilpres 2019, sehingga target pertumbuhan ekonomi 2019 diharapkan tercapai dengan kondisi dalam negeri yang sudah kondusif dan stabil dalam berbagai aspek.

"Dengan adanya pertemuan (Jokowi dan Prabowo) maka pak Jokowi sudah dapat fokus untuk menyeleksi calon-calon Menteri anggota Kabinet Kerja Jilid II masa bhakti 2019-2024 yang profesional dan memiliki integritas tinggi," jelas dia.

Sarman pun berharap, ketika Jokowi mengumunkan kabinet baru, akan direspon positif oleh pasar. Untuk itu diperlukan figur-figur menteri yang memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki pengalaman yang baik, mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghindari ego sektoral serta leadership yang teruji.

"Kita juga mengusulkan kepada presiden untuk mempertimbangkan agar anggota kabinet yang mengisi tim ekonomi jangan diisi orang parpol. Akan tetapi murni yang profesional, sehingga terhindar dari kepentingan politik," katanya.

"Mulai dari Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Perdagangan, Perindustrian, BKPM, Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menaker, BUMN serta Energi dan SDM," imbuh dia.