Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Jum'at, 16 Agustus 2019 | 18:14 WIB
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi daerah.

Saat ini menurut Jokowi, kegiatan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa dan Jakarta. Untuk alasan pemerataan ekonomi, maka diputuskan Kalimantan jadi Ibu Kota baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," ujarnya dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," Jokowi menambahkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pembangunan Ibu Kota baru juga tak hanya untuk menciptakan sumber ekonomi baru, tetapi juga akan diciptakan kota yang ramah lingkungan.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," jelas dia.

Sementara, untuk biaya pembangunan Ibu Kota baru, Jokowi meyakini peran APBN akan kecil. Karena, ia akan mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berinvestasi membangun ibu kota baru.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," tandasnya.

Presiden Jokowi juga dalam hal ini telah memohon izin kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

baca juga

Menurutnya sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.

Dalam pidatonya Jokowi meminta izin serta dukungan dari anggota dewan, sesepuh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Keren! Jokowi Siapkan Kursus Barista untuk Pencari Kerja

Keren! Jokowi Siapkan Kursus Barista untuk Pencari Kerja

Bisnis | Jum'at, 16 Agustus 2019 | 17:33 WIB

Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan 2 Kali Lipat, Kualitas Pelayanannya?

Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan 2 Kali Lipat, Kualitas Pelayanannya?

Bisnis | Jum'at, 16 Agustus 2019 | 17:15 WIB

Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T, Jokowi Tak Ingin Anak Indonesia Tertinggal

Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T, Jokowi Tak Ingin Anak Indonesia Tertinggal

Bisnis | Jum'at, 16 Agustus 2019 | 16:52 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×