Blusukan di Purworejo, Presiden Jokowi Bagi-bagi 3.800 Sertifikat Tanah

Iwan Supriyatna
Blusukan di Purworejo, Presiden Jokowi Bagi-bagi 3.800 Sertifikat Tanah
Presiden RI Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah ke warga. (Suara.com/Fakhri Hermansyah)

Presiden menyebutkan di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang sertifikatnya harus dipegang warga.

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.800 sertifikat tanah kepada warga saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Ini yang di dalam dan di luar GOR jumlahnya 3.800," kata Presiden Jokowi dalam sambutan penyerahan sertifikat di GOR WR Supratman Purworejo Jawa Tengah.

Presiden menyebutkan di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang sertifikatnya harus dipegang warga.

Presiden Joko Widodo berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Banjarsari, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

"Tahun 2015 yang selesai baru 46 juta sertifikat, masih 80 juta pada 2015," katanya.

Khusus di Jawa Tengah, lanjut Presiden Jokowi, ada 20 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat.

"Yang sudah selesai baru 12 juta sampai saat ini, masih kurang 8 juta lebih," katanya.

Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat.

"Di setiap kampung, sengketa, konflik tanah itu ada karena masih ada 8 juta yang belum selesai," katanya.

Ia menyebutkan sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki warga.

"Jadi kalau ada yang ujug-ujug datang ngaku pemilik tanah bisa dibantah, juga kalau di pengadilan ada buktinya, buka sertifikatnya ada nama, letaknya di mana, luasnya berapa," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan dulu satu tahun produksi sertifikat tanah BPN hanya 500 ribu-600 ribu. Tahun 2019 ini 9 juta supaya masyarakat segera punya sertifikat.

Menurut dia, BPN harus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Target kita 2025 nanti sertifikat harus selesai semuanya. Caranya gimana, itu urusan Menteri BPN," katanya. (Antara)

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS