Kementan dan Bappenas Siap Wujudkan Pertanian Berkelanjutan

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertekad mewujudkan pola pengembangan pertanian berkelanjutan. Salah satu alasanya karena komoditas beras berkelanjutan menjadi topik yang menarik untuk dijadikan platform pembangunan pertanian ke depan.

Kepala Seksi Intensifikasi Padi Irigasi dan Rawa Direktorat Serelia, Ike Widyaningrum mengatakan, banyak program yang dilaksanakan di Kementan untuk mendukung praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Intansi kami telah melaksanakan program-program seperti Unit Pengolah Pupuk Organik, budi daya padi bebas residu, desa pertanian organik, dan demfarm budidaya tanaman sehat," ujar Ike, di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Ike menyebutkan, seperti program UPPO itu, ada 3 ribu unit hampir di semua provinsi, kemudian kegiatan Budi Daya Padi Bebas Residu seluas 60 ribu hektare di 9 provinsi, Desa Pertanian Organik di 651 desa, serta demfarm budi daya tanaman sehat seluas 100 ribu hektare di 20 provinsi.

Ada juga tumpangsari tanaman yang ditargetkan seluas 1 juta hektare untuk padi, jagung dan kedelai.

Ike menambahkan, program ini dapat mendukung kehidupan di bawah tanah, karena hubungan mutualisme antara biota tanah. Selain itu mendapatkan keuntungan ganda dari pertanaman yang ditumpangsarikan.

"Semua program tersebut mengarah pada praktik budi daya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Anang Noegroho mengatakan, konsep budi daya beras berkelanjutan sangat diperlukan mengingat tren permintaan beras ke depan adalah menurunnya konsumsi beras per kapita. Namun demikian, kebutuhan beras nasional tetap meningkat, karena pertumbuhan penduduk masih positif dan usia harapan hidup meningkat.

"Selain itu, tantangan pemenuhan kebutuhan beras tidak hanya dari sisi ketersediannya saja, tetapi sekarang ini juga dibutuhkan beras dengan kandungan gizi yang baik atau kaya dengan vitamin, atau yang dikenal dengan beras biofortifikasi, utamanya untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang terindikasi mengalami gejala stunting," Anang dalam acara diskusi pembangunan perberasan berkelanjutan melalui Sustainable Rice Platform (SRP) di Kantor Bappenas, Rabu (16/10/2019).

Anang berharap, diskusi tentang Sustainable Rice Platform bisa membahas kelanjutan inisiasi menuju SRP Indonesia dan mendapatkan informasi tentang arah kebijakan beras berkelanjutan. Selain itu memberikan gambaran perkembangan SRP di tingkat global dan nasional.

"Juga penting mendiskusikan rumusan tindak lanjut dalam mengembangkan beras berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Di tempat yang sama, Suhartini, dari Balai Besar Penelitian Padi Kementan menyebutkan instansinya telah meluncurkan varietas Inpari 46 Nutri Zinc sebagai upaya meningkatkan nilai gizi sekaligus untuk mengatasi kekurangan zat besi pada msyarakat.

"Bapak ibu bisa mendapatkan benih padi di Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP, red) di seluruh provinsi di Indonesia, atau kalau di BPTP tidak ada stock, nanti bisa minta ke kami," terangnya.

Sandra dari Thailand menuturkan, pelaksanaan SRP pada lahan sawah konsepnya dimulai dari pengelolaan lahan sawah, persiapan pra tanam, penggunaan air, pengaturan nutrisi bagi tanaman, pengelolaan hama secara terpadu, penanganan panen dan pasca panen, keamanan dan kesehatan dari bahan-bahan kimiawi, dan hak buruh.

Menurutnya, Program Sustainable Rice Platform (SRP) ini sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, serta produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab.

"SRP alternatif dari budi daya padi yang berkelanjutan dan mudah dilakukan oleh petani. Di mana saja di seluruh dunia, pada lingkungan yang berbeda dan sistem produksi yang berbeda pula," ungkapnya.

Sementara itu, Agung Kurniawan, peserta rapat dari PT Crop Life menyampaikan bahwa dirinya merasa beruntung bisa bergabung di acara tersebut.

"Karena bisa turut berdiskusi dengan instansi pemerintah dan stakeholders untuk bisa bersama-sama meuwujudkan pertanian berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Pembahasan pembangunan perberasan berkelanjutan melalui SRP diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dihadiri perwakilan dari Kementan, Kementerian PUPR, GIZ Indonesia Representative, Rikolto Indonesia, ICCO Indonesia, OLAM, PERPADI, FAO Indonesia Representative, dan stakeholders terkait lainnya.