Ditemani Menteri PUPR, Jokowi Tinjau Hunian Tetap di Palu

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Ditemani Menteri PUPR, Jokowi Tinjau Hunian Tetap di Palu
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019). (Suara.com/Dian Kusumo Hapsari).

Hunian ini diperuntukkan bagi penyintas korban bencana 28 September 2018 di Kota Palu.

Suara.com - Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) yang ada di Kelurahan Duyu. Hunian ini diperuntukkan bagi penyintas korban bencana 28 September 2018 di Kota Palu. 

Jokowi mengatakan, proyek pembangunan tetap ini akan dimulai pada awal 2020 mendatang.

“Memang pembangunannya agak terlambat. Tapi 2020 pembangunannya sudah bisa dilaksanakan. Akhir tahun semua rumah ini sudah selesai dibangun,” kata Jokowi.

Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," ujarnya.

Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.

Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Presiden menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

"Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," tandasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS