Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), menyiapkan sejumlah program dan kegiatan untuk mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Program ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakorsin) Tahun Anggaran 2020, yang digelar di Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2020).
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmon mengatakan, masa depan pangan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor pertanian. Untuk itu, Kementan telah mencanangkan sasaran umum kebijakan.
"Kementerian Pertanian siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani,” ujar Momon.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kata Momon, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian.
Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.
Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Keempat adalah ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya).
"Momentum Rakorsin Ditjen PSP ini diharapkan menjadi ajang sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka penyelarasan kebijakan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian," tambahnya.
Tahun ini, lanjut Momon, Kementan menargetkan pembiayaan sektor pertanian dapat terserap sebesar Rp 50 triliun melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga dibutuhkan sosialisasi yang masif agar target serapan dapat tercapai.
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga dari 7 persen menjadi 6 persen, serta peningkatan plafon maksimum KUR dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha tani untuk berpartisipasi dalam program KUR," harapnya.
Selanjutnya, Ditjen PSP juga menyiapkan strategi memaksimalkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dari ancaman alih fungsi. Selain itu, Kementan juga masih mengupayakan pembukaan lahan baru melalui optimasi lahan rawa.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy secara khusus minta seluruh jajaran Ditjen PSP untuk bekerja serius dan bersungguh-sungguh, agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat segera diserap dan kegiatan lapangan dapat segera dieksekusi.
"Kita harus bekerja keras dan secara terus menerus meningkatkan kinerja, sehingga harapan dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu," tutur Sarwo.
TERPOPULER
