Kemenkeu Tak Perlu Berpolemik dengan BPK Terkait DBH Pemprov DKI

Iwan Supriyatna, Mohammad Fadil Djailani

Selasa, 12 Mei 2020 | 12:40 WIB
Kemenkeu Tak Perlu Berpolemik dengan BPK Terkait DBH Pemprov DKI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Suara.com/Fadil)

Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menunggu hasil audit dari BPK, bukan merupakan suatu alasan yang tepat.

Atas kritik ini Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo angkat bicara, menurut dia Kementerian Keuangan seharusnya tidak perlu merasa berpolemik dengan BPK atas penyaluran DBH tersebut.

"Sebenarnya Kemenkeu pun tidak merasa perlu berpolemik dengan BPK karena memang soal DBH ini tidak ada kaitan secara kelembagaan dengan institusi BPK. Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah," kata Yustinus kepada Suara.com, Selasa (12/5/2020).

Terlebih kata Yustinus sebetulnya pernyataan Sri Mulyani tersebut untuk lebih mendorong pemerintah daerah menggunakan anggaran daerahnya untuk menanggulangi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19, dengan cara refocusing atau realokasi anggaran.

"Kebijakan Kemenkeu seperti sudah disampaikan di atas, tentu juga didasari pertimbangan untuk mendorong Pemda melakukan refocusing atau realokasi anggaran dan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani Covid ini. Pusat akan bekerja sama, berkoordinasi dan mendukung upaya Pemda untuk bersama-sama menangani pandemi dengan baik," paparnya.

Yang ingin disampaikan oleh Menkeu adalah, untuk pembayaran DBH kurang bayar dalam praktiknya didasarkan pada LKPP audited (telah selesai diaudit BPK) sehingga angkanya menjadi pasti.

"Dengan demikian harapannya governance lebih baik, tidak perlu penyesuaian lagi apabila ada perbedaan atau perubahaan angka/nilai," katanya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menolak pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov DKI Jakarta karena menunggu hasil audit dari BPK.

Padahal kata Agung pemerintah pusat tak perlu menunggu hasil audit BPK terlebih dahulu untuk mencairkan DBH kepada sejumlah pemerintah daerah.

baca juga

"Kemudian penting untuk ditegaskan juga bahwa tidak relevan menggunakan pemeriksaan BPK untuk bayar DBH tidak ada hubungannya, sudah saya jelaskan sebenarnya tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kemenkeu ke pemerintahan DKI atau pemerintah manapun," kata Agung dalam video teleconference di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Agung juga menuturkan, yang dilakukan BPK hanya soal pemeriksaan saja, sementara yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara, termasuk soal penyaluran anggaran.

"Dan dasarnya sudah jelas. Saya enggak komentari Permenkeu 2019 yang dia buat harus diterbitkan BPK dan sebagainya saya enggak komentari," kata Agung.

Bahkan kata Agung di dalam UU pemeriksa keuangan sekali pun tidak ada satu pun aturan yang mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan Kemenkeu, khususnya pemerintah pusat harus menunggu hasil audit BPK secara khusus masalah DBH.

"Dari jawaban kami terkait dengan hubangan antara pemeriksaan yang kami lakukan dengan kewajiban Pempus dalam hal ini Kemenkeu terkait DBH kurang bayar kepada Pemda silahkan dibaca surat resmi yang kami sampaikan kepada Menkeu," ucapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ribut Sri Mulyani Vs Anies Baswedan Soal DBH, Ini Kata Ketua BPK

Ribut Sri Mulyani Vs Anies Baswedan Soal DBH, Ini Kata Ketua BPK

Bisnis | Senin, 11 Mei 2020 | 18:12 WIB

KPK akan Kaji Potensi Kerugian Negara Akibat Bansos Bermasalah

KPK akan Kaji Potensi Kerugian Negara Akibat Bansos Bermasalah

News | Senin, 11 Mei 2020 | 13:00 WIB

Anggaran Pas-pasan, Sri Mulyani Siapkan Lima Jurus Pembiayaan APBN 2020

Anggaran Pas-pasan, Sri Mulyani Siapkan Lima Jurus Pembiayaan APBN 2020

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2020 | 17:33 WIB

Terkini

Tak Mau MPR Pilih Cawapres bak Kucing dalam Karung, Muncul Usulan Debat Gagasan Kandidat

Tak Mau MPR Pilih Cawapres bak Kucing dalam Karung, Muncul Usulan Debat Gagasan Kandidat

News | Minggu, 22 November 2026 | 11:14 WIB

Peluang Beli, Harga Emas Antam Turun Rp22.00 Selama Sepekan Jadi Rp2,49 Juta

Peluang Beli, Harga Emas Antam Turun Rp22.00 Selama Sepekan Jadi Rp2,49 Juta

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 11:12 WIB

5 Tips Memilih Permen Aman untuk Dikonsumsi, Jangan Asal Beli!

5 Tips Memilih Permen Aman untuk Dikonsumsi, Jangan Asal Beli!

Sumut | Minggu, 22 November 2026 | 11:07 WIB

Apakah Pekerja yang Baru Resign atau Kena PHK Tetap Bisa Dapat BSU 2026? Ini Ketentuannya

Apakah Pekerja yang Baru Resign atau Kena PHK Tetap Bisa Dapat BSU 2026? Ini Ketentuannya

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 11:06 WIB

Dikunjungi Banyak Wisatawan, Ahmad Luthfi Siapkan Rp10 Miliar untuk Muluskan Jalan di Karimunjawa

Dikunjungi Banyak Wisatawan, Ahmad Luthfi Siapkan Rp10 Miliar untuk Muluskan Jalan di Karimunjawa

Jawa Tengah | Minggu, 22 November 2026 | 11:04 WIB

Investor IHSG Nyesek! Kapitalisasi Pasar Hilang Rp322 Triliun dalam Seminggu

Investor IHSG Nyesek! Kapitalisasi Pasar Hilang Rp322 Triliun dalam Seminggu

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 10:58 WIB

5 Sambal Khas Batak yang Pedasnya Nampol dan Bikin Nagih, Wajib Dicoba!

5 Sambal Khas Batak yang Pedasnya Nampol dan Bikin Nagih, Wajib Dicoba!

Sumut | Minggu, 22 November 2026 | 10:55 WIB

Kertas Impian di Lorong Senayan

Kertas Impian di Lorong Senayan

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 10:55 WIB

5 Rekomendasi Smartwatch Formal Elegan, Cocok untuk Kemeja dan Jas Kerja

5 Rekomendasi Smartwatch Formal Elegan, Cocok untuk Kemeja dan Jas Kerja

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 10:50 WIB

Review Serial The Diplomat Season 3: Konspirasi Nuklir yang Mengancam Dunia

Review Serial The Diplomat Season 3: Konspirasi Nuklir yang Mengancam Dunia

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 10:50 WIB

×