Suara.com - Perekonomian sejumlah negara di dunia sudah mulai pulih setelah melakukan pelonggaran lockdown akibat pandemi virus corona covid-19.
Hal tersebut diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia mencontohkan, aktivitas perekonomian Amerika Serikat, China, bahkan Malaysia, sudah kembali bergeliat, merujuk kenaikan angka purchasing managers index (PMI) manufaktur ketiga negara tersebut.
"Negara-negara yang sudah mencatatkan perbaikan PMI manufaktur antara lain AS, China dan Malaysia setelah relaksasi lockdown," kata Airlangga dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Sementara Indonesia, kata Airlangga, diharapkan bisa mengikuti ketiga jejak negara tersebut, setelah pemerintah menerapkan kebijakan kehidupan normal baru.
Sebelumnya, pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Salah satu yang direvisi adalah, penambahan ongkos biaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sebelumnya Rp 641,17 menjadi Rp 677,20 triliun.
"Saya ingin sampaikan beberapa hal, pertama biaya penanganan covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasikan sebesar Rp 677,20 triliun," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar itu terdiri dari sejumlah pos yang akan disalurkan pemerintah.
Baca Juga: Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19
Misalnya, alokasi untuk bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun termasuk di dalamnya belanja penanganan covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jaminan kesehan nasional, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Kedua perlindungan sosial yang menyangkut program Program Keluarga Harapan (PKH), bansos Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang jadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa dengan anggaran mencapai Rp 203,9 triliun.
Ketiga adalah dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penemapatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yg pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
"Kalau menggunakan kata-kata bapak presiden untuk UMKM, di bawah 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123,46 triliun," kata Sri Mulyani.
Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp 120,61 triliun.
Kemudian untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalamnya penyertaan modal negara, penalangan kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja, bagi industri padat karya yang pinjaman di atas Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.
