Menteri PUPR: Realisasi Belanja Infrastruktur 2020 Capai Rp 41,17 Triliun

Jum'at, 04 September 2020 | 11:25 WIB

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senin (31/8/2020). (Dok : PUPR)

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, dari pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini, kementeriannya telah merealisasikan Rp 41,17 triliun atau 48.13 persen. Pernyataannya ini dikemukakannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Senin (31/8/2020).

Pada kesemapatan itu, Basuki juga mengatakan, pagu anggaran PUPR sebesar Rp 85,70 triliun tersebut merupakan jumlah yang didapat, setelah dilakukan realokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 44,58 triliun, dari pagu semula Rp 120,21 triliun.

Dalam perjalanan waktu, terdapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan Kawasan Industri. Selain itu, terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 84,02 triliun.

"Adapun dari total Rp 1,67 triliun tersebut, kami alokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 1,362 triliun, Program Prioritas Nasional, seperti pengadaan tanah di KSPN dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren sebesar Rp188 miliar, dan untuk mendukung pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp 125 miliar, " ujarnya.

Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang juga dihadiri Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Basuki menambahkan, hingga 30 Agustus 2020, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen, atau senilai Rp 41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp 85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.

Salah satu proyek pengerjaan PUPR. (Dok : PUPR)

Program Padat Karya Tunai
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menyinggung soal Program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk program ini, PUPR menyediakan dana sebesar Rp 12,32 triliun bagi 638.990 penerima manfaat.

Hingga 29 Agustus 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp 7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98 persen.

PKT merupakan program dari Kementerian PUPR, yang diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat. Program PKT (cash for work) ini dilaksanakan di 23.392 lokasi, di seluruh Indonesia.

Baca Juga

PUPR Bentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Bidang Perumahan

Basuki juga menyampaikan prognosis penyerapan keuangan terhadap Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR 2020 kepada DPR, yaitu sebesar Rp 83,62 triliun atau 97,58 persen dari keseluruhan pagu, yaitu Rp 85,70 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp 29,6 triliun, permukiman sebesar Rp 16,7 triliun, perumahan sebesar Rp 7,9 triliun, SIBB, BK, dan PI sebesar 2,9 triliun.

Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp 2,08 triliun atau 2,42 persen, terdiri atas belanja pegawai, sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak bisa diserap.

Basuki juga menyampaikan pokok-pokok temuan dan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian PUPR.

Perolehan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Nomor 8a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020.

“Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah strategis yaitu, berupa revaluasi aset, pencatatan dan pelaporan aset dan kewajiban jasa konstruksi, pengelolaan dan penatausahaan BMN untuk diserahkan kepada masyarakat, dan pencatatan aset tanah untuk Proyek Strategis Nasional, yang didukung oleh Lembaga Manajemen Aset Nasional (PSN-LMAN),” ujarnya.

Dalam rapat dengan DPR tersebut, Basuki didampingi Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Perumahan Khalawi A. Hamid, Kepala Biro PAKLN Rahman Arief Dienaputra, Kepala Biro Keuangan Budhy Setiawan, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)