alexametrics

BPK Kawal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Iwan Supriyatna | Achmad Fauzi
BPK Kawal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap memeriksa penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap memeriksa penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemeriksaan ini ditandai dengan kick off meeting yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan seluruh jajaran BPK di Istana Kepresidenan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, meskipun kondisi sedang pandemi, tata kelola keuangan anggaran sangat penting. Hal ini agar penggunaan anggaran untuk covid-19 bisa transparan dan akuntabel.

"Untuk menjamin agar penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif, dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyeluruh," ujar Agung dalam peluncuran kick off tersebut yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9/2020).

Menurut Agung, dalam kondisi pengalihan anggaran ini rawan sekali penyelewengan anggaran.

Baca Juga: Pesan Jokowi Kepada BPK di Tengah Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

Meskipun, lanjutnya, banyak lembaga sudah mengawal, tapi pengelolaan anggaran harus diperiksa menyeluruh agar bisa dipantau penggunaanya.

"Skala masalah tata kelola yang dicakup dalam pemeriksaan ini nantinya begitu luas sehingga diistilahkan semesta pemeriksaan atau audit universe. Di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan terlebih dulu melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara mendalam sehingga kami menyebut pemeriksaan ini sebagai risk based compehensive audit," jelas Agung.

Agung menyebut, dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK telah secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan dilaksanaan ini.

BPK juga telah melakukan kajian mendalam terkait jenis tujuan dan program pemeriksaan.

"Kami juga telah bicarakan hal ini dengan presiden, dan alhamdulillah presiden berikan dukungan penuh kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan ini," ucap dia.

Baca Juga: BPK Sebut 3 Peluang untuk Tata Instrumen Desentralisasi Fiskal

Agung menambahkan, prosedur pemeriksaan didesain dengan kondisi kedaruratan yang nantinya Presiden bisa mendapat informasi secara rutin perkembangan pemeriksaan setiap bulannya.

Komentar