Tangani Covid-19: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, Orang Meninggal Tak Bisa

Suara.com - Selama ini, pemerintah Indonesia menghadapi dilema karena dihadapkan pada dua masalah sulit di tengah upaya menangani pandemi Covid-19: mendahulukan penanganan kesehatan atau ekonomi.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance  Berly Martawardaya membandingkan Presiden Ghana Nana Akufo Addo dan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah Nana Akufo Addo dinilai lebih cepat ketimbang Jokowi.

Menurut Berly, Nana Akufo Addo mendahulukan sektor kesehatan ketimbang ekonomi.

"Presiden Ghana dan Presiden Indonesia sudah sepakat keselamatan nyawa lebih penting, walaupun Ghana lebih cepat bulan Maret. Pak Jokowi ngomongnya September kemarin," kata Berly dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurut Berly seharusnya sejak awal, Jokowi memprioritaskan penanganan aspek kesehatan daripada ekonomi. Sebab, kata dia, ekonomi bisa dibangkitkan kembali melalui berbagai pendekatan, tapi kalau manusia meninggal dunia tidak ada yang bisa menghidupkan lagi.

"Ekonomi bisa dibangkitkan kembali, ada stimulus fiskal, moneter, kredit murah, BLT (bantuan langsung tunai) segala macam bisa didorong lagi. Sementara, kalau sudah meninggal ya tidak bisa, belum sampai ilmu pengetahuan ke sana," kata Berly.

Tetapi menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sektor ekonomi dan kesehatan sama-sama pentingnya dan harus sama-sama berjalan.

"Kita tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka," kata Sri Mulyani, Rabu (16/9/2020).

Pemerintah, kata Sri Mulyani, memiliki tanggungjawab untuk menjaga kedua aspek agar seimbang.

"Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan mungkin berbeda dengan kalau di film-film kita menghadapi pilihan itu gampang," katanya.

"Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini," Sri Mulyani menambahkan.