Suara.com - Pemerintah dikabarkan batal membeli sejumlah vaksin covid-19 dari perusahaan di luar negeri, yaitu vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Eropa.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto membantah.
"Berita tersebut tidak sepenuhnya benar karena kita belum diputuskan," kata dia saat konferensi pers di kantor BNPB secara virtual, Selasa (27/10/2020).
Namun begitu, kata Airlangga, AstraZeneca tidak bisa memasok vaksin dalam jangka waktu cepat seperti yang diinginkan pemerintah Indonesia.
"Tetapi ketersediaan AstraZeneca itu tidak dalam waktu dekat. Dia baru masuk di kuartal kedua tahun depan," katanya.
"Oleh karena itu, arahan Presiden Jokowi, tentu terhadap vaksin-vaksin seperti Astrazeneca, Novavax, dan yang lain itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya isu vaksin kembali mencuat pasca-relawan asal Brasil meninggal dunia, setelah disuntikkan vaksin buatan AstraZaneca.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto, yang telah dicopot menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisasi Kemenkes, mengatakan bahwa pemerintah batal membeli 100 juta dosis vaksin dari AstraZaneca.
Penyebab utamanya adalah produsen enggan bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan produksi vaksin pada pertengahan 2021.
Baca Juga: Ramalan Airlangga, Kuartal III Ekonomi Bisa Minus 3 Persen
Sementara pihak AstraZaneca sendiri meminta pemerintah Indonesia melakukan pembayaran uang muka senilai 250 juta dolar AS atau setara Rp 3,67 triliun.
