Untuk Penambahan Penerima Bansos Tahun Depan, Kemensos Minta Dukungan BPS

PKS pemutakhiran DTKS sudah ditandatangi kedua belah pihak, pada 11 November 2020, oleh Sekretaris Jenderal, Hartono Laras dan Sestama BPS, Margo Yuwono di Kantor BPS.

Sekjen menyatakan, untuk keperluan tersebut, BPS akan mempersiapkan lebih dari 100.000 petugas.

“Perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul bisa," kata Hartono, ketika itu.

Kemensos telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

“PKS ini bertujuan untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," tambah Hartono.

Dalam kaitan itu, Kemensos juga akan melakukan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Komitmen dan keseriusan Kemensos dalam reformasi program perlindungan sosial juga tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.272.504.396.000 untuk penyempurnaan kualitas DTKS yang telah disetujui Komisi VIII.

Untuk mengakselerasi, Kemensos sudah memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober 2020 ini.

“Kami mulai Oktober, dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DRC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. Lalu pada November mulai proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021,” kata Hartono.

Tahapan proses ini terus bergerak hingga Agustus 2021.