Infografis
Uceh Suparman warga Kampung Bojongwaru RT 18/06 Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, membeberkan dugaan praktik ini agar menjadi menjadi perhatian dan evaluasi pemerintah pusat. Ia protes karena banyak penerima bantuan ini bukan pelaku usaha, alias tidak tepat sasaran.
"Sudah bukan rahasia lagi ada pemotongan Rp 400 hingga Rp 700 ribu bahkan lebih, dalam setiap pencarian bantuan UMK itu," kata Uceh kepada sukabumiupdate.com, jaringan suara.com.
Hal itu terjadi di semua desa di wilayah Kecamatan Ciracap, kata Uceh. Dalih pemotongan itu menurut Uceh adalah uang jasa dari komitmen awal antara calon penerima bantuan dan oknum warga yang menjadi koordinator bantuan.
"Jadi potongan itu adalah uang jasa," tegasnya.
Ini terjadi lanjut Uceh karena warga memanfaatkan tenaga koordinator untuk mengakses bantuan tersebut. Mulai dari mengurus SKU (Surat Keterangan Usaha) sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan, hingga membantu proses pencarian.
"Karena tidak semua warga yang mengajukan bisa mendapatkan BLT UMKM, jadi ada yang bilang bantuan ini tergantung dari siapa kordinatornya," ucapnya.
Uceh mengungkapkan potongan dengan jumlah yang lebih besar terjadi di Kampung Gempol Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap. Nilai uang yang dipotong oleh koordinator dari Rp 700 ribu - Rp 800 ribu.
"Pencairan kemarin ada sekitar 50 orang, mayoritas diambil di kantor cabang BRI Minajaya Cibungur Kecamatan Surade," tandasnya.
Baca Juga: Banpres di Tengah Pandemi, Pengusaha UMKM: Ibarat Air Minum di Padang Pasir
