alexametrics

Harga Terus Melonjak, Pemerintah Diminta untuk Evaluasi Impor Bawang Putih

Erick Tanjung
Harga Terus Melonjak, Pemerintah Diminta untuk Evaluasi Impor Bawang Putih
Ilustrasi bawang putih (ANTARA/HO)

"Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, kenaikan harga bawang putih sebetulnya sudah terlihat sejak pertengahan 2020," kata Felippa.

Suara.com - Kepala Pusat Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk melakukan impor bawang putih guna menekan harga komoditas tersebut.

"Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, kenaikan harga bawang putih sebetulnya sudah terlihat sejak pertengahan 2020," kata Felippa dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Ia mengemukakan, harga bawang putih rata-rata Rp23.600 per kilogram pada Juli 2020 dan meningkat menjadi Rp23.850/kg di bulan berikutnya dan kembali naik cukup tinggi menjadi Rp26.550/kg di bulan September, hingga Rp28.750/kg pada Desember, serta menjadi Rp28.350/kg pada awal tahun 2021.

Pergerakan harga di pasar, menurut Felippa, sudah cukup menunjukkan sejauh mana ketersediaan bawang putih di pasar. Ia mengingatkan bahwa total kebutuhan bawang putih nasional sebesar 591.596 ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya berjumlah sekitar 59.032 ton.

Baca Juga: Tekan Impor, Jokowi Minta Mentan Cari Lahan 1 Juta Hektar untuk Kedelai

"Bawang putih memang susah ditanam di Indonesia karena faktor iklim dan geografis, sehingga produksi dalam negeri tidak bisa optimal. Sementara itu, menjelang Hari Raya Imlek, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tentu akan terjadi peningkatan permintaan bawang putih di pasar," paparnya.

Kalau kesenjangan antara jumlah produksi dan kebutuhan tidak segera dipenuhi, lanjutnya, hampir dapat dipastikan kalau harganya akan kembali meningkat.

“Mengantisipasi siklus yang biasanya cenderung berulang, pemerintah idealnya sudah dapat memperkirakan kapan tindakan impor perlu dilakukan," ujar Felippa.

Untuk itu, ujar dia, selain perlunya ketersediaan data yang akurat dan pemantauan harga, evaluasi terhadap proses pengajuan impor juga perlu dilakukan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pentingnya membentuk Badan Pangan Nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai di seluruh daerah di Tanah Air.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Petani Malas Tanam Kedelai dan Bawang Putih

"Perlu segera dibentuk Badan Pangan Nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik saat harga tinggi maupun saat harga jatuh," kata Johan Rosihan.

Komentar