REGIONAL:
Suara.com - Keinginan pemerintah dalam membentuk holding di dalam Kementerian BUMN saat ini menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya yaitu membentuk holding terhadap BUMN yang bergerak di pembiayaan mikro.
Sudah bukan rahasia umum pemerintah berencana membentuk holding gabungan antara Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian dan PT Penanaman Modal Madani (PT PNM).
Namun ada pula wacana lain yang berhembus yang menyatakan bahwa Pegadaian dan PNM akan diakuisisi oleh BRI. Hal tersebut dilatarbelakangi alasan agar terbentuk sinergi ultra mikro.
Pada 25 November 2020 lalu telah dilakukan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja PT Pegadaian di Hotel Bestwastern Solobaru Sukoharjo yang diikuti oleh perwakilan serikat pekerja dari 13 DPD di berbagai daerah.
Hasilnya yaitu pada hakikatnya Serikat Pekerja PT Pegadaian bisa menerima rencana pemerintah untuk melakukan sinergi ultra mikro namun menolak dalam bentuk penggabungan Pegadaian dengan BRI dan PT PNM.
"PT Pegadaian (Persero) itu perusahaaan sehat kok mau dicaplok dan juga layanan (produk) yang dimiliki Pegadaian itu sangat spesifik dengan kultur nasabah yang berbeda. Diketahui pegadaian melayani seluruh lapisan masyarakat sampai dengan wong cilik atau pelosok desa," kata Ketua DPP Serikat Pekerja PT Pegadaian terpilih, Ketut Suhardiyono ditulis Selasa (16/2/2021).
Sementara itu, Komisi VI DPR RI bakal mendalami rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding pembiayaan ultramikro dan UMKM melalui penggabungan BRI, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian.
"Tadi kami rapat dengan Pegadaian dan PNM, kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya aspirasi Pegadaian dan PNM, bagaimana suasana kebatinan mereka di tengah rencana aksi korporasi ini," ujar anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pegadaian, PNM, dan BPUI.
Mufti mengatakan, ada suara kritis dari internal Pegadaian dan PNM yang menolak rencana peleburan tiga entitas bisnis BUMN besar tersebut.
"Saya mendengar ada suara kritis dari dalam yang kurang sreg dengan penggabungan tiga entitas bisnis ini. Apalagi Pegadaian dan PNM kan bisnisnya baik-baik saja, kinerjanya sangat bagus malah. Pegadaian bahkan salah satu BUMN penyumbang dividen terbesar ke negara," ujar dia.
Mufti memahami, di tataran manajemen puncak alias jajaran direksi Pegadaian dan PNM tidak akan berani menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir.
"Makanya tadi saya sampaikan di rapat, tolong didengarkan bagaimana suara karyawan, dan silakan manajemen puncak jika ingin menyampaikan aspirasi, kami tampung. Bisa tertulis, sampaikan kajian secara komprehensif plus-minusnya," ujarnya.
Mufti mengatakan, karena ini merupakan aksi korporasi yang sangat strategis, maka Komisi VI akan melakukan pendalaman-pendalaman karena memang belum menerima penjelasan yang benar-benar detail dan terbuka.
"Apakah nanti modelnya holding, atau akuisisi, atau merger. Kita juga harus cek nanti bagaimana nasib karyawan PNM dan Pegadaian, bagaimana skema bisnisnya, jangan-jangan akan susah bagi rakyat kecil untuk mengakses Pegadaian karena sistemnya berubah rumit seperti perbankan. Perlu dikaji semua," ujarnya.
"Kami akan serap semua aspirasi. Juga undang serikat pekerja. Dan para pengamat yang seimbang, bukan hanya yang meng-endorse rencana ini dengan alasan yang manis-manis saja. Ini strategis lho, tiga entitas bisnis yang berkaitan dengan rakyat kecil," pungkasnya.
TERPOPULER