Suara.com - Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis. Namun, ke depannya tak hanya pemerintah saja yang jalani program vaksinasi, tetapi pihak swasta juga jalani program tersebut atau vaksin mandiri.
Vaksin mandiri ini, nantinya akan dikendalikan oleh pengusaha atau pihak swasta mulai dari pengadaan hingga vaksinasi.
Menanggapi vaksin mandiri, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara melihat vaksin mandiri ini bakap mengganggu program vaksinasi pemerintah.
Bahkan, jelas Bhima, timbul kekhawatiran vaksinasi pemerintah akan gagal dengan adanya vaksinasi mandiri.
"Khawatirnya vaksinasi bisa gagal, kenapa? Saya warga biasa akan melihat begini, ini vaksin pemerintah, tapi ada vaksinasi mandiri ya saya tunggu perusahaan saya. Siapa tahu dapat vaksin yang lebih baik dari Sinovac. Akhirnya masyarakat berpikir ulang untuk mengambil vaksin dari pemerintah," ujar Bhima dalam sebuah diskusi secara virtual, Minggu (21/2/2021).
Bhima juga melihat, alasan adanya vaksinasi mandiri karena pemerintah tak punya anggaran juga tak berdasar. Sebab, katanya, banyak pos anggaran yang sebenarnya bisa dipotong untuk program vaksinasi.
Selain itu, Ia memaparkan, anggaran untuk kesehatan faktanya bukan yang terbesar pada APBN 2021. Pada APBN 2021, anggaran terbesar untuk infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja barang.
"Infrastruktur naiknya signifikan, 2020 sebesar Rp 280 triliun, diupgrade hampir dua kali lipatnya jadi Rp 440 triliun, jadi disini keliatan. Sebenarnya tak benar alasan kita engga punya anggaran melakukan vaksinasi lebih cepat," ucap dia.
Bhima menyarankan, jika pihak swasta ingin berperan, maka bisa menyediakan keperluan lainnya untuk vaksin, seperti gedung hingga distribusi.
"Kalau mau berperan jangan pengadaan vaksinnya. Vaksin ini harus negara yang handle, swasta bisa gedungnya, fasilitas-fasilitas pembantunya. Kalau pengadaan vaksin harus pemerintah yang handle," pungkas dia.
TERPOPULER
