alexametrics

Ada UU Cipta Kerja, Bos BKPM Yakin Investasi Tembus Rp 900 Triliun

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Ada UU Cipta Kerja, Bos BKPM Yakin Investasi Tembus Rp 900 Triliun
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Suara.com/Fadil)

Bahlil Lahadalia meyakini arus investasi yang bakal masuk ke Indonesia makin deras.

Suara.com - Dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan 51 produk turunannya yang sudah rampung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini arus investasi yang bakal masuk ke Indonesia makin deras.

Bahkan Bahlil meyakini tahun ini realisasi investasi yang bakal masuk bisa mencapai Rp 900 triliun sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

"2021 dalam perencanaan Bappenas yang dikasih tahu kepada BKPM itu Rp 856 triliun, tapi perintah Bapak Presiden menyampaikan kepada kami sebagai kepala BKPM minta Rp 900 triliun," kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/2/2021).

Dirinya pun optimistis target tersebut bisa tercapai apalagi dengan terbitnya 51 aturan turunan UU Cipta Kerja yang baru saja rampung.

Baca Juga: Pemerintah Ancam Cabut Tax Holiday Perusahaan yang Bandel

"Insya Allah bekerjasama dengan seluruh tim yang ada pada BKPM dengan Kementerian lembaga dan teman-teman semua kita wujudkan apa yang menjadi arahan dan perintah bahwa presiden untuk Rp 900 triliun itu kira-kira," optimis Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Mengutip keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (23/2/2021) peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

Secara substansi, peraturan pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, yaitu pertama, Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor sebanyak 15 PP. Kedua, Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 4 PP.

Baca Juga: Tax Holiday Tak Membuat Puluhan Perusahaan Mau Gelontorkan Investasinya

Ketiga, Investasi sebanyak 5 PP dan 1 Perpres. Keempat, Ketenagakerjaan sebanyak 4 PP. Kelima, fasilitas fiskal sebanyak 3 PP. Keenam, penataan ruang sebanyak 3 PP dan 1 Perpres. Ketujuh, Lahan dan Hak Atas Tanah sebanyak 5 PP. Kedelapan, Lingkungan Hidup sejumlah 1 PP.

Komentar