BPJS Kesehatan Mendengar, Kelompok Pakar Soroti Penguatan Pelayanan Primer

Dimulai dari penerapan kelas standar serta pendefinisian Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), percepatan penyelesaian standar pelayanan, dan penerapan urun biaya.

Pakar Jaminan Sosial Chazali Situmorang juga menyoroti, bahwa perlunya BPJS Kesehatan menjaga sustainibilitas program dengan mulai membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari sisi pengelolaan data yang ada dalam Program JKN-KIS, Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan periode 2016-2019 mengungkapkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan misalnya Dukcapil Kemendagri dan DTKS Kementerian Sosial, untuk melalukan pembaruan data yang berkelanjutan, serta memastikan keterpadanannya.

“Jika memungkinkan diharapkan adanya proses pembaruan data dari bawah ke atas, bukan hanya atas ke bawah yang selama ini dilakukan. Diharapkan adanya feedback data ini semakin meningkatkan akurasi data serta pemanfaatan data ini dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti penanggulangan Covid-19. Peran Jaminan Kesehatan harus diakui di masa pandemi ini akan semakin besar,” tambah Yanuar.

Dalam sesi “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, narasumber lain yang hadir dari berbagai perguruan tiggi. Seperti Hasbullah Thabrany dari Universitas Indonesia, Chriswardani dari Universitas Diponogoro, Profesor Ni Nyoman Tri Puspaningsih dari Universitas Airlangga, Jack Roebijoso dari Universitas Brawijaya, Putu Agus Parta Wirawan Konsultan Kebijakan Kesehatan, Ede Surya Darmawan dari IAKMI.

Selain itu juga hadir, serta tokoh-tokoh jaminan sosial lainnya seperti Profesor Laksono Trisnantoro dari UGM, Profesor Alimin Maidin dari Universitas Hasanuddin, Ahmad Anshori, Prastuti Soewondo, Donald Pardede, Suko Widodo, dan Supriyantoro.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengapresiasi kontribusi para pakar dan tokoh jaminan sosial ini dalam memberikan gagasan, masukan serta evaluasi yang telah disampaikan.

“Kami harapkan komunikasi ini akan tetap terjalin dan terus berkesinambungan, gagasan dan evaluasi yang berharga ini akan kami telaah dan analisa lebih dalam sebagai upaya perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” tandas Ghufron.