Suara.com - Indonesia perlu melakukan peremajaan kebun sawit, yang tahun ini mencapai 180 ribu hektare. Perkebunan tersebut tersebar di setiap provinsi wilayah barat Indonesia, termasuk Papua.
"Potensi PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) mencapai 2,78 juta hektare, yang sebaran dominannya ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kenapa, karena di sana kebun sawit kita pertama kali dibangun," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono, dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Selasa (30/3/2021).
Menurut Kasdi, yang perlu dilakukan saat ini adalah bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi peremajaan sawit, agar terjadi pemerataan di lokasi sentra sawit. Dengan begitu, ke depan diharapkan produksi sawit nasional mengalami tren peningkatan.
"Saya setuju dengan bapak-bapak di Komisi IV, agar sosialisasi ini melibatkan banyak pihak. Artinya, peningkatan kapasitas melalui bimtek, jadi tidak berhenti di sosialisasi. Apalagi setiap bulan, kami ada 2 workshop untuk menjemput berkas, dimana kepala dinas juga kami libatkan," katanya.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan, selama ini pihaknya terus mendukung perkembangan sawit nasional. Dukungan itu bahkan sudah dipertegas dengan hadirnya Perpres 61/2015 jo Perpres no 66/2018 yang meliputi kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana.
"Dalam hal penyaluran dana kita harus patuh pada rekomendasi Ditjenbun Kementan, dan usulan dari petani maupun gapoktan. Kita berharap, persawitan kita mengalami perkembangan yang makin baik," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mengapresiasi kemajuan sawit nasional, yang selama ini mampu menguatkan posisi sawit Indonesia di pasar dunia.
"Saya memberi apresiasi tentang kemajuan sawit yang akhirnya kita menguasai dunia," ujarnya.
Sebagai informasi, rapat ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan penting sebagai dokumen negara yang akan dilaksanakan, diantaranya meminta BPDPKS segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan Kelapa sawit kepada petani, meminta pemerintah agar segera mempertimbangkan penunjukan kelembagaan, yang dinilai memiliki kapasitas memadai, seperti asosiasi bidang perkelapasawitan untuk pendampingan petani calon peserta peremajaan.
Di samping itu, Komisi IV DPR juga meminta BPDPKS segera melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pengalokasian anggaran dan penguatan ekspor, serta meminta kementan dan BPDPKS melakukan sosilaisasi di dapil masing-masing anggota Komisi IV dengan melibatkan petani dan penyuluh.
TERPOPULER
