Infografis
Said melanjutkan, orientasi penyusunan KEM-PPKF 2022, harus menjawab kebutuhan atas masalah yang menganggu pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, langkah yang ditempuh dengan menyempurnakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.
Beberapa program yang perlu disempurnakan antara lain dengan mempercepat program vaksinasi Covid19 terutama terhadap kelompok prioritas.
Selain itu, penyempurnaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai buffer terhadap rumah tangga miskin, mengintegrasikan insentif perpajakan dengan dukungan program untuk UMKM.
“Menyiapkan program terpadu lintas kementerian dan pemda untuk menciptakan ekosistem bisnis UMKM yang baik; skil, modal, market, terutama terhadap lapangan usaha yang kreatif masih bisa tumbuh,” tuturnya.
Disamping itu jelasnya, mempercepat program ketahanan pangan dan energi.
Selain sebagai bekal akibat dunia masih akan berorientasi memenuhi kebutuhan domestik masing- masing, juga sekaligus menjadi sektor pangan seperti; peternakan, perkebunan rakyat, perikanan terbukti menjadi penyumbang positif terhadap PDB pada tahun lalu.
Oleh karena itu perluasan program food estate dibeberapa wilayah perlu disegerakan dengan bertumpu pada potensi masing masing.
“Indonesia timur dapat menjadi food estate sektor perikanan dan rempah, Kalimantan penopang tanaman pangan, Sumatera perkebunan rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga: RIB: Krisis Iklim di Depan Mata, Tapi Pemerintah Kurang Serius
Langkah penyempurnaan lainnya jelas Said memberi insentif terpadu dalam peningkatan kinerja ekspor, mulai pajak, kredit, kemudahan perizinan, penjaminan, dan iklim usaha yang ramah.
"Pemerintah perlu lebih gigih menarget para diplomat dengan kerja-kerja diplomasi perdagangan, khususnya di Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah sebagai kawasan pengembangan tujuan ekspor, serta mempersiapkan berbagai bahan ekspor yang dibutuhkan pasar di kawasan tersebut, sebab 70% eskpor kita selama ini cuma berkutat di Asia Timur dan Tenggara," tuturnya.
Selain itu, juga mengetatkan kembali dengan program refocusing anggaran dengan lebih teliti menyisir pos-pos anggaran yang kurang bermanfaat.
“Seperti biaya pembuatan rekomendasi/kebijakan tahun ini sebesar Rp 12,3 triliun, Informasi dan komunikasi publik hingga mencapai Rp 8,7 triliun. Alokasi yang sungguh tidak masuk akal,” tuturnya.
Politisi Senior PDIP ini menyakini jika program perbaikan kinerja ekonomi dilaksanakan sebagai program prioritas dalam kebijakan fiskal tahun 2022, maka akan berdampak pada membaiknya indikator makro ekonomi nasional.
Hal ini pada gilirannya mendorong sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.
