alexametrics

Sri Mulyani dan Kepala BKF Disemprot DPR Gara-gara Pajak Sembako

Iwan Supriyatna | Mohammad Fadil Djailani
Sri Mulyani dan Kepala BKF Disemprot DPR Gara-gara Pajak Sembako
Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [Antara/Nova Wahyudi]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kena semprot anggota Komisi XI DPR RI soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk kebutuhan pokok atau sembako.

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kena semprot anggota Komisi XI DPR RI soal wacana pemerintah yang ingin memajaki produk kebutuhan pokok atau sembako menjadi objek pajak penghasilan atau PPN.

Disela rapat kerja terkait Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2022, Kamis (10/6/2021), Sri Mulyani tak bisa mengelak dicecar habis soal wacana tersebut.

Pertama oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, dia mengatakan akibat adanya rencana PPN untuk sembako membuat dirinya ditelpon berkali-kali oleh para pedagang pasar.

"Pedagang pasar di Malang nelepon saya berkali-kali, bilang masa DPR nggak tahu, saya merasa terpojok karena kita memang betul-betul belum membahas ini," kata Andreas dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Komentar Pedagang Sembako Cilegon Soal Pengenaan PPN Sembako: Aduh Nyekek Banget

Andreas pun menjelaskan kepada para pedagang pasar tersebut, bahwa DPR sebetulnya tidak mengetahui adanya wacana memajaki produk sembako, karena draft permohonan aturan tersebut belum sampai ke meja DPR.

"Saya katakan bahwa sampai saat ini kami belum menerima draf resmi dari pemerintah. Mereka nggak percaya 'lho terus kamu kerjanya apa?' mereka mempertanyakan," tutur Andreas.

Tak hanya Andreas yang mengkritisi kebijakan tersebut, politisi lain dari Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengatakan seharusnya pemerintah mencoba alternatif penerimaan pajak yang lain, bukan dari bahan-bahan kebutuhan pokok, apalagi kata dia saat ini pandemi Covid-19 belum juga usai.

"Mestinya ketika dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh berbagai level masyarakat, kita mengoptimalisasi penerimaan negara bukan dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka," katanya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu juga mendapat kritikan keras dari para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI soal rencana pemerintah yang ingin memajaki produk sembako.

Baca Juga: Selain Pajaki Sembako, Sri Mulyani Juga Minta Rp 43,1 Triliun untuk Kementeriannya

Hal tersebut terjadi saat pemerintah melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR RI Kamis (10/6/2021), politisi dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan pemerintah dinilainya telah berkhianat kepada rakyat jika benar kebijakan ini diambil.

Komentar