Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia berkomiten untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.
Namun kata dia, upaya untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah dan diperlukan kerja keras semua pihak untuk mencapai hal tersebut, selain itu tentu yang tidak kalah penting adalah soal pendanaan.
Dirinya menjelaskan butuh sekitar 266 miliar dolar AS atau Rp 3.461 triliun untuk menangani perubahan iklim di 2020 hingga 2030.
Nilai itu meningkat dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 247,3 miliar dolar AS untuk bisa mengurangi emisi 1.081 juta ton ekuivalen CO2.
“Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi energi dan transportasi yang tadi kontribusinya adalah 11 persen namun dia akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable,” kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Kamis (26/8/2021).
Mengubah transportasi yang saat ini ada di Indonesia menjadi mass transportation, membutuhkan biaya investasi yang besar.
APBN tidak dapat melakukannya sendiri. Pemerintah memperbaiki iklim investasi terutama untuk proyek yang mendukung upaya menangani perubahan iklim.
“Pemerintah sudah melakukan reform seperti Omnibus Law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi. Tentu ini akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, apakah itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi,” paparnya.
Pemerintah juga menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.
Baca Juga: Laporan Terbaru IPCC Memicu Debat Sengit Perubahan Iklim di PBB
Selain itu, promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berupaya agar akses pendanaan untuk perubahan iklim terus terjaga dan terlindungi.
Berbagai kebijakan diusahakan antara lain dengan budget tagging APBN, menggunakan instrumen perpajakan, instrumen transfer ke daerah, belanja negara, dan pembiayaan digunakan untuk mengkatalis pendanaan perubahan iklim. Special Mission Vehicle Kemenkeu seperti PT SMI dan PT PII juga membentuk blended finance dalam mewujudkan program perubahan iklim.
