Infografis
Buwas menjelaskan, beras impor tersebut masuk ke dalam cadangan beras pemerintah. Sehingga, katanya, beras tersebut bisa disalurkan jika sudah ada keputusan penyaluran dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di tingkat Menko Perekonomian.
Namun demikian, Buwas menyebut, pemerintah belum memutuskan langkah selanjutnya terkait dengan beras impor tersebut. Padahal, pemerintah sudah tiga kali menggelar Rakortas tersebut.
"Inilah yang jadi permasalahan Bulog kita nggak bisa menggerakan CBP, nanti saya sampaikan stok lama, karena ini 3 kali rakortas engga putusputus, karena bukan tanggung jawab pure Bulog, karena ini beras CBP jadi penugasan pemerintah. Kita impor juga penugasan pemerintah untuk CBP tapi setelah itu tidak digunakan," ujar Buwas.
Buwas menuturkan, kualitas beras-beras impor yang telah ada sejak 2018 lalu telah turun mutu. Oleh sebab itu, beras tersebut harus segera dikeluarkan.
Buwas pun mengaku telah bersurat ke pemerintah untuk bisa mengambil keputusan terkait beras impor yang ada di gudang Bulog.
"Kita sudah bersurat ke Kemendag, Kemenko, Kemenkeu, untuk segera ada keputusan, karena Bulog beli dengan pinjam dan bunga komersil, sekarang kalau kita lihat itung-itunganya ini kita rugi terus," ucap dia.
Buwas berharap, beras-beras tersebut bisa disalurkan ASN atau TNI/Polri. Menurut dia, dalam ASN atau TNI/Polri memiliki alokasi anggaran untuk membeli beras.
Dengan demikian, tambahnya, para ASN atau TNI/Polri bisa mendapat jaminan kualitas dan harga beras jika mendapatkan dari Perum Bulog.
"Ini menjamin kualitas dan harga, karena TNI/Polri sudah ada alokasi pembelian beras, yang sekarang lebih mahal karena beli di pasar bebas. Nah ini harapan kami, nantinya setalah berjalan kita nggak berharap adanya penugasan, harus ada penentuan, dan penyerapan," pungkas Buwas.
Baca Juga: Geger Beras Bantuan PPKM Tak Layak Makan, Buwas: Sengaja Diviralkan, Menjelekkan Bulog
