Infografis
Suara.com - Pimpinan MPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.
Tak hanya itu MPR juga menilai bahwa mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tidak menghargai rapat bersama dengan MPR.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo angkat bicara menurutnya pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menteri Keuangan dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR untuk membahas anggaran MPR, dapat dijelaskan.
"Pertama, undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," papar Yustinus dalam keterangan persnya, Rabu (1/12/2021).
Sementara terkait anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 T), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
"Terakhir anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," pungkasnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.
Baca Juga: Pangsa Pasar Ekonomi Syariah Masih Rendah, Ini yang Dilakukan Kemenkeu
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
