Suara.com - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan, pihaknya belum siap untuk menjalankan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) awal tahun 2023. Asaki minta agar pelaksanaannya bisa ditunda sampai kondisi industri pulih kembali dari keterpurukan, akibat pandemi Covid-19.
“Asaki minta atensi dan dukungan pemerintah, agar kebijakan Zero ODOL yang rencananya diterapkan pada 2023, ditunda sampai kondisi industri keramik pulih kembali akibat pandemi Covid-19 dan perekonomian nasional membaik kembali,” ujar Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto.
Dia mengatakan, jika Zero ODOL diterapkan pada tahun 2023 dengan kondisi industri keramik saat ini, maka bisa berdampak negatif terhadap kemampuan daya saing industri, terutama dari gempuran produk impor dari China, India, dan Vietnam yang trennya mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Menurut Edy, Asaki memandang bahwa Jumlah Berat Diizinkan (JBI) perlu ditinjau ulang, mengingat actual berat muatan saat ini dibandingkan dengan muatan sesuai JBI memiliki selisih yang sangat besar.
Dia mengatakan, penyesuaian muatan sesuai Zero ODOL akan menyebabkan penurunan muatan hingga 70%, dan akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan/ekspedisi sampai dengan 200%.
“Sebagai konsekuensinya, industri keramik membutuhkan tambahan armada truk hampir 12 ribu unit,” ucapnya.
Edy menuturkan, industri keramik tetap mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Hal itu terbukti dari beberapa persiapan yang sudah dilakukan, yang mana Asaki tengah melakukan riset dan pengembangan formulasi bahan baku untuk mencoba pengurangan ketebalan body keramik.
“Namun ternyata itu tidak banyak mengurangi berat keramik secara keseluruhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Pupuk Indonesia (APPI) juga minta agar pelaksanaan kebijakan Zero ODOL dilakukan secara bertahap. Hal itu untuk memberi kesempatan bagi industri untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait guna mengurangi beban biaya yang dikeluarkan untuk Zero ODOL.
Sekjen APPI, Achmad Tossin Sutawikara, mengutarakan, kebijakan Zero ODOL akan menambah jumlah perjalanan truk dalam mengangkut kuantum yang sama. Dia menyebut, dari jumlah alokasi pupuk yang menjadi kewajiban Pupuk Indonesia sebanyak 9,04 juta ton, saat ini diangkut oleh 361.600 perjalanan (rit).
“Tapi dengan kebijakan Zero ODOL, angkutan truk diperkirakan akan menjadi 502.222 rit,” tuturnya.
Dia minta agar pemerintah memberikan waktu kepada produsen untuk bernegosiasi dengan perusahaan jasa angkutan pupuk industri agar mau menurunkan tarifnya.
“Kami memahami bahwa penerapan Zero ODOL memang baik, terutama untuk mengutamakan keselamatan angkutan di jalan raya. Tapi kami perlu waktu untuk menemukan jalan keluar ke pihak perusahaan jasa angkutan agar mereka mau menurunkan tarifnya , sekaligus kami juga tetap menjaga agar kebutuhan pupuk nasional dapat tetap terpenuhi,” tukasnya.
Menurut Tossin, Zero ODOL akan meningkatkan biaya angkutan. Namun karena pengiriman ke petani harus tetap dijaga, maka peningkatan biaya itu harus bisa dibuat seminimal mungkin.
“Ini yang perlu disepakati dan dipahami bersama antara produsen dan jasa angkutan. Ini kita masih proses, tapi mengarah ke pelaksanaan Zero ODOL. Makanya kami meminta, agar pemberlakuan Zero ODOL pun bisa dilakukan secara bertahap untuk memberikan relaksasi kepada semua pihak,” ucapnya.
TERPOPULER
