Siap-siap, Pemerintah Bakal Hapus Penggunaan PLTD

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk menghapus penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sebab, pemerintah ingin mengalihkan penggunaan sumber energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan, peralihan ini untuk menekan emisi yang dihasilkan dari PLTD itu. Saat ini, kata dia, terdapat 58 lokasi yang menggunakan PLTD sebagai sumber energi listrik.

"Memang kami memiliki 2 giga watt solar, ini ada di 56-58 lokasi. Kami sudah targetkan untuk diganti dalam masa transisi ini dengan gas," ujar Arifin saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Selasa (14/12/2021).

Arifin menuturkan, nantinya PLTD tersebut digantikan dengan pembangkit listrik dengan sumber gas. Rencananya peralihan ini, dilaksanakan bertahap hingga 2024.

Ia melanjutkan, peralihan energi ini tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga daerah terpencil yang masih menggunakan generator diesel sebagai sumber listriknya.

"Di samping itu, kami juga masih ada kurang lebih 5 ribu lokasi yang masih menggunakan pembangkit dengan generator diesel, yang kami upayakan untuk kami ganti dengan energi baru terbarukan yang sumbernya bisa dari daerah setempat," ucap dia.

Sebelumnya, Arifin berencana memberhentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh Indonesia. Pasalnya, pembangunan PLTU tidak masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.

Menurut Arifin, ke depan pembangunan pembangkit listrik akan ke arah energi baru terbarukan (EBT).

"Pembangkitan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah commited dan dalam tahap konstruksi. Hal ini untuk membuka peluang, membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT," ujar Arifin dalam sebuah Webinar, Selasa (5/10/2021).

Arifin mengungkapkan, dalam RUPTL tersebut kini porsi pembangkit listrik ramah lingkungan dan EBT lebih besar dibanding energi fosil. Ia mengungkapkan, saat ini porsi pembangunan pembangkit listrik RUPTL sebesar 51,6 persen.

"RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT hingga mencpai 51,6 persen lebih besar dibandingkan dengan penambahan fosil yang sebesar 48,4 persen," ucap dia.

Pemberhentian pembangunan PLTU ini, tutur Arifin, juga karena pembangunan pembangkit lain yang lebih murah. Misalnya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai lebih murah dibandingkan PLTU.

"Itu kita upayakan untuk kita ganti dengan energi baru terbarukan yang sumbernya bisa dari daerah setempat," tuturnya.