Ini Daftar Deretan Perusahaan RI yang Kaya Raya Berkat Keruk Batu Bara

Dengan pemilik saham Arutmin, PT Bumi Resources Tbk dan Bhira Investment Limited asal India menjalankan bisnis bati bara. Arutmin memiliki produksi batu bara yang diperkirakan mencapai 26,5 juta ton per tahun dengan luas wilayah pertambangan mencapai 57.107 hektare (ha) di Kalimantan Selatan.

5. PT Berau Coal

Sahamnya dimiliki oleh PT Armadian Tritunggal dan Aries Investment Ltd berasal dari Australia serta Raffles International Capital, Pte, Ltd berasal dari Singapura. Perusahaan memiliki kapasitas produksi 32,56 juta ton per tahun dengan luas wilayah 108.009 hektare di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, pemerintah tampaknya mulai luluh untuk melonggarkan kebijakan larangan ekspor batu bara.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat konfrensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/1/2022) akan kembali membuka kran ekspor batu bara.

"Sekarang kita mulai longgarkan. Sekarang lagi kita selesaikan. Hari-hari ini, hari ini, besok," kata Luhut.

Meski begitu Luhut tidak menjelaskan lebih jauh maksud perkataannya. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan kebijakan tentang pelarangan ekspor batu bara tersebut.

Sebelumnya pengusaha batu bara secara tegas menolak rencana larangan ekspor tersebut selama 1 bulan kedepan, krisis batu bara yang dialami PT PLN Persero mengharuskan Pemerintah menghentikan kegiatan ekspor batu bara demi memasok kebutuhan PLN.

"Nanti sore kita jawab atau besok," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendukung upaya pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor batubara, hal ini demi menjaga ketersedian listrik bagi masyarakat. 

"Pilih mana kita ekspor batubara tapi listrik kita mati, kita juga harus nasionalis," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Jumat (7/1/2022).

Bahlil mengungkapkan bahwa kebijakan larangan ekspor batubara ini tidak akan membuat para investor kehilangan minatnya berinvestasi ditanah air. Menurut dia, hal ini tidak akan berdampak sama sekali pada sisi investasi. 

"Investasi engga apa-apa, engga ada pengaruhnya," kata dia.

Menurut Bahlil kebijakan ini demi menjaga pasokan batubara untuk PLN tetap tersedia, sehingga produksi listrik dalam negeri tidak terganggu.

"DMO perusahaan ke PLN kan 25 persen itu dulu dipenuhi, kalau sudah sekitar 5 sampai 6 juta ton batubara tersedia, barulah pemerintah kembali membuka kegiatan ekspor batubara," katanya.

Indonesia terancam menghadapi krisis listrik akibat defisit pasokan batubara di pembangkit PLN. Ketersediaan batubara diperkirakan di bawah batas aman untuk mencukupi kebutuhan selama 15 hari. 

Pemerintah pun melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batu bara.

Masalah pasokan batubara PLN disebabkan karena perusahaan-perusahaan batubara tidak taat memenuhi ketentuan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). 

Puncak persoalan yang terjadi saat ini sejatinya dapat diprediksi dan seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. Sejak pertengahan 2021, ketika harga batubara global mulai melambung, pemerintah sudah menyoroti praktik ketidakpatuhan DMO. 

Hingga akhirnya muncul surat keputusan pelarangan ekspor terhadap 34 perusahaan. Praktik sanksi tersebut nyatanya juga tidak mampu memberikan efek jera dalam mendorong kepatuhan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum. 

Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin itu dikeluarkan untuk merespon surat Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2021 perihal krisis pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan Independen Power Producer (IPP).

Akibat krisis pasokan batubara di dalam negeri, terdapat 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 megawatt akan padam dan berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional.

"Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis surat tersebut.

Data KESDM mencatat, tingkat kepatuhan ratusan perusahaan tambang batubara untuk memenuhi DMO sangat rendah. Dari target tahun 2021 sebesar 137,5 juta ton, realisasi yang tercapai hanya sebesar 63,47 juta ton atau sekitar 46 persen, terendah sejak 2017. 

Hingga akhir 2021, hanya terdapat 85 perusahaan yang telah memenuhi DMO batubara sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun 2021. Dari 5,1 juta metrik ton penugasan pemerintah, hingga 1 Januari 2022, haya terpenuhi 35 ribu metrik ton, atau kurang dari 1 persen.