Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Terancam Gagal, Apa yang Terjadi?

Suara.com - Negosiasi tarif dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia menghadapi ketidakpastian setelah pejabat AS baru-baru ini mengeklaim bahwa Jakarta telah menarik kembali sebagian komitmen yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian dagang pada Juli 2025.

"Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli," ujar pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya, dikutip dari Reuters pada 10 Desember.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pekan lalu turut menyentil isu ini dengan menyebut Indonesia "mulai sedikit membangkang" dalam negosiasi, meskipun ia tidak memberikan detail lebih lanjut.

Meski pemerintah Indonesia membantah keterangan AS, tapi dinamika ini memicu pertanyaan apa yang akan terjadi jika perundingan ini gagal? Apa yang memicu rusaknya perjanjian dagang? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya untuk Indonesia?

Perbesar

Dua Klausul Kunci

Menjawab tudingan AS, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses negosiasi berjalan normal dan belum ada persoalan substantif yang muncul.

"Dinamika dalam proses perundingan merupakan hal yang wajar. Pemerintah Indonesia berharap bahwa kesepakatan dapat segera tercapai dan menguntungkan kedua pihak," kata Haryo Limanseto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Sumber lain dari pemerintah Indonesia menyebutkan isu yang ada hanyalah terkait harmonisasi bahasa dalam teks perjanjian.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," kata Haryo.

Baca Juga: Pemerintah Optimistis Negosiasi Tarif dengan AS Rampung Sebelum 2025 Berakhir

Tetapi laporan Bloomberg pekan lalu menunjukkan bahwa Indonesia keberatan dengan klausul-klausul yang membolehkan AS untuk membatalkan perjanjian dagang, jika Jakarta melakukan kesepakatan dengan negara lain yang bisa merugikan AS.

Klausul ini dinilai akan menghambat hubungan dagang Indonesia dengan salah satu mitra dagang utamanya, China dan Rusia, terutama terkait komoditas mineral kritis serta energi.

Faktor lain, yang mencuat pada Oktober lalu adalah salah satu klausul yang melarang Indonesia menggunakan kapal berbendera China atau buatan China untuk mengirim barang ekspor.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan permintaan itu tak bisa dipenuhi Indonesia, karena akan membuat ongkos perdagangan Indonesia lebih mahal hingga 30 persen.

"Misalnya, dia melarang untuk menggunakan kapal berbendera China atau buatan China. Saya bilang sama Lutnick, kalau kita pakai itu, pasti harganya mahal dan nanti melanggar peraturan kami, undang-undang kami. Itu masih jadi perdebatan juga," beber Luhut yang menceritakan percapakannya dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

Apa yang Disepakati?