Suara.com - SoftBank Group memastikan bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan.
Lantas apakah dengan batalnya investasi SoftBank membuat pembangunan IKN gagal?
Ekonomi dari CORE Indonesia, Piter Abdullah menilai, batalnya SoftBank investasi tidak membuat pembangunan IKN gagal.
Menurut dia, pembangunan IKN tetap akan berjalan, hanya saja perlu ekstra dari otorita IKN untuk mencari dana untuk pembangunan IKN.
"Batalnya SoftBank tidak berarti pembangunan IKN menjadi terancam gagal. Ini memang tantangan pemerintah khususnya kepala otorita IKN untuk mensinergikan semua potensi melakukan pembangunan IKN. Termasuk meyakinkan semua investor," ujar Piter saat dihubungi, Selasa (15/3/2022).
Piter juga menilai batalnya SoftBank berinvestadi di IKN juga hal yang wajar. Sebab, SoftBank merupakan perusahaan yang berorientasi profit, pastinya SoftBank akan mengedepakan keuntungan dalam berinvestasi.
"Mereka batal investasi bisa dikarenakan banyak faktor. Salah satunya faktor internal mereka sendiri," ucap dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat batalnya SoftBank berinvestasi di IKN karena melihat kondisi politik di dalam negeri terkait dengan pembangunan IKN.
"Ada indikasi kuat risiko politik pembangunan IKN cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," jelas dia.
Selain itu, tambah Bhima, faktor perang di Ukraina juga membuat Investor lebih melihat dan menunggu untuk berinvestasi. Perang tersebut membuat harga produk-produk di negara maju tinggi dan berimbas pada biaya pembangunan IKN yang naik signifikan.
"Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggu nya rantai pasok global. Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan," pungkas dia.
TERPOPULER
