Suara.com - PT Pertamina (Persero) berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi harga dasar Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, subsidi tetap solar sebesar Rp 500 per liter sudah tidak sesuai dengan nilai selisih harga pasar non Subsidi yang mencapai Rp 7.800 per liter. Dengan harga solar yang bertahan di harga Rp 5.150 per liter, secara tak langsung sangat merugikan bagi Pertamina.
Ia berpendapat, subsidi Rp500 sudah tidak bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan meski nantinya 'tambalan' akan diberikan pemerintah dalam bentuk kompensasi.
Hal ini, ujar dia, sangat mempengaruhi kesehatan keuangan Pertamina karena pemberian kompensasi juga membutuhkan waktu.
"Mekanisme hari ini untuk Solar itu ada subsidi tetap 500 rupiah per liter. Padahal selisihnya dengan harga pasar Rp 7.800 per liter. Sisa Rp 7.300 per liter dalam bentuk kompensasi yang kemudian dari sisi penetapan angkanya nanti penggantiannya berbeda, ini butuh waktu, sehingga ini yang menggerus cash flow Pertamina. Mungkin mekanisme ini perlu di-review ulang agar tidak memberatkan," tutur Nicke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/03/2022).
Lebih jauh, selisir harga yang besar antara solar subsidi dengan non-subsidi membuat potensi penyelewengan solar subsidi kian membesar. Ia lantas mengusulkan optimalisasi aplikasi My Pertamina agar pengguna Solar subsidi tepat sasaran.
"Diperlukan ketentuan pemerintah/ BPH Migas yang lebih detail terkait segmen konsumen yang berhak karena kuota Solar subsidi tahun 2022 turun 5% dibandingkan 2021," ujarnya.
Sementara, saat ini konsumsi solar subsidi sudah lebih besar 10 persen dibandingkan dengan kuota dari pemerintah.
Laporan Kementerian ESDM menyebutkan, realisasi penyaluran Solar subsidi hingga Februari 2022 mencapai 2,49 juta kilo liter (kl). Sedangkan Januari mencapai 2,25 juta kilo liter.
Baca Juga: Solar Langka, Pertamina Beralasan Penggunaan Melebihi Kuota
Pemerintah memprediksi, hingga akhir 2022, penyerapan Solar subsidi melampaui 14% dari kuota yang telah ditetapkan sebesar 15,1 juta kl.
