Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Angka Stunting di 8 Provinsi Percontohan

Suara.com - Aksi bersama cegah stunting yang melibatkan pemerintah pusat, daerah serta lembaga masyarakat dan pihak swasta berhasil menurunkan angka stunting pada sejumlah daerah di Indonesia.

Keberhasilan kerja sama lintas sektoral ini terlihat dari penurunan persentase angka kasus stunting di beberapa daerah, di antaranya di kabupaten Tulungagung, kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Magetan, dan kabupaten Kudus.

Paparan hasil intervensi pada beberapa daerah ini disajikan dalam acara seminar online bersama Habibie Institue for Public Policy and Government (HIPPG), pada Rabu, 2 Maret 2022 lalu. Kegiatan seminar ini terselenggara atas kerja sama HIPPG dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Seminar bertema “Aksi Bersama Cegah Stunting Melalui Kebijakan Dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Daerah Dan Desa Di 14 Kabupaten” tersebut dihadiri oleh Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Paudah, M.Si Direktur Fasilitasi Pengmbangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Bina Pemerintah Desa dan berlangsung secara daring.

Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, Direktur Executive HIPPG, menyampaikan bahwa Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG) mengajak lintas sektor untuk turut andil dan peduli dalam upaya menekan angka stunting.

“Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pilot project ini pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia”, ungkap Widya Leksmanawati.

Secara terperinci, Direktur Eksekutif HIPPG tersebut mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project.

Ir. Budiono Subambang, MPM, Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.

“Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” imbuh Budiono Subambang.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting ini adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.

Dr. Paudah, M. Si, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa menegaskan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak.

“Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah.

Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung,
memaparkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain. Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting.

Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.

“Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52%, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4%. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” jelas Gatut Sunu Wibowo.

Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.

“Perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar locus stunting, melalui program CSR nya memberikan pemberian makanan tambahan untuk peningkatan gizi anak. Hal ini membuktikan bahwa seluruh pihak memiliki peran dan keterlibatan yang strategis termasuk dari sisi korporasi.” jelas Sutimin.

Menekan angka stunting merupakan upaya besar yang harus dikerjakan oleh semua pihak. Tentunya sulit bagi daerah jika hanya mengandalkan satu pihak saja. Oleh karena itu, ide dan gagasan serta pelibatan semua stakeholder mulai dari perguruan tinggi, hingga perusahaan dan pihak swasta untuk mau turun dan terlibat mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, diantaranya edukasi dan intervensi akan akses nutrisi, ketersediaan air bersih, dan angka pernikahan dini yang masih tinggi.