Suara.com - Keberhasilan Indonesia mengelola pandemi Covid-19 tergambar dalam berbagai indikator pengendalian pandemi yang terus menunjukkan perbaikan berkelanjutan. Penambahan kasus positif harian sudah bisa ditekan ke bawah seribu. Menurut data Kementerian Kesehatan, Sabtu (16/04), kasus baru tercatat hanya 602 orang; terjaga di angka 4000-an ke bawah hampir sebulan terakhir.
Positivity rate selalu di bawah 5% seusai standar aman WHO, rasio keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate-BOR) juga selalu di bawah 6%. Bila semua indikator ini bisa bertahan setidaknya dalam 6 bulan, ini pertanda Indonesia memang sudah memasuki masa prakondisi transisi pandemi menuju endemi. Wajar bila pemerintah optimistis pandemi Covid-19 di Indonesia bisa berakhir setidaknya tahun depan.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, keberhasilan ini seharusnya sudah bisa menciptakan kodisi yang baik bagi Pemerintah untuk berkonsentrasi menjalankan program lanjutan pemulihan ekonomi nasional. Namun, faktor eksternal akibat konflik Ukraina serta ketegangan geopolitik dunia telah membawa tantangan lain.
“Pemerintah kini mencurahkan perhatian mengurangi tekanan eksternal ini pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah. Konflik Ukraina berdampak pada kelangkaan berbagai kebutuhan pokok; memicu inflasi bahkan ancaman stagflasi di sejumlah negara. Di Tanah Air, dampaknya sangat dirasakan masyarakat kebanyakan akibat kenaikan harga-harga yang tak terhindari. Terutama harga bahan bakar, pangan, dan berbagai produk turunannya,” papar Budi Gunawan ditulis Selasa (19/4/2022).
Pemerintah, lanjut Budi Gunawan, telah meluncurkan serangkaian program bantalan ekonomi untuk masyarakat luas, khususnya golongan miskin dan rentan yang nilainya mendekati Rp500 trilyun. Sebab, bila tekanan di sektor ekonomi ini tidak diatasi, efeknya bisa merembet ke kehidupan sosial politik. Sementara, Indonesia saat ini sedang menghadapi agenda nasional: Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Rangkaian program itu meliputi berbagai jenis bantuan sosial, subsidi energi dan non-energi, bantuan iuran JKN (jaminan kesehatan nasional), bantuan prakerja, hingga subsidi bunga KUR (kredit usaha rakyat).
“Semua itu merupakan program afirmasi Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kebanyakan agar kehidupan sosial ekonomi kita yang selama ini kondusif tetap terjaga,” ujar KABIN yang juga Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.
Budi Gunawan meminta, langkah afirmasi Pemerintah itu seharusnya diikuti oleh semua elemen Bangsa; termasuk para pelaku ekonomi nasional. Inilah saatnya menunjukkan kepedulian kepada masyarakat kebanyakan dengan tidak ikut mengkonsumsi komoditas dan layanan bersubsidi, tidak mendistorsi pasar demi keuntungan sesaat, serta dengan memberikan peluang dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk tetap bisa tumbuh menjadi bagian penting perekonomian nasional.
Bagi para elit politik, agar tidak mengeksploitasi kesulitan rakyat; termasuk tidak menjadikan politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA sebagai bahan kontestasi.
Baca Juga: Kekayaan Sandiaga Uno Bertambah Jadi Rp 10,6 Triliun di Tahun 2021, Geser Posisi Dato Tahir!
“Sebagaimana telah diingatkan Presiden Jokowi, bahwa kontestasi politik itu biasa. Tapi jangan sampai hanya demi kepentingan sesaat kita mengorbankan rakyat; memprovokasi dan memecah belah mereka,” tegas KABIN yang aktif mendorong swadaya produksi vaksin dalam negeri ini.
Pelajaran paling berharga dari kondisi eksternal yang sangat berdampak ke perekonomian nasional ini, menurut Budi Gunawan, adalah perlunya upaya kita semua untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Yaitu ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan esensial (self sufficient) Bangsa dan mendukung ketahanan Nasional.
Keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19 seharusnya menginspirasi semua anak Bangsa untuk bersama menjaga kehidupan sosial politik agar tetap kondusif.
“Sehingga transisi pandemi menuju endemi akan sempurna dengan tetap bergulirnya pemulihan ekonomi serta terlaksananya agenda nasional, Pemilu dan Pilkada serentak 2024, dengan sukses,” pungkasnya.
