Suara.com - Berkaitan dengan pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI yang belakangan in jadi pembahasan publik lantaran menelan biaya Rp 43,5 miliar, menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Johan Budi, hal itu bisa dibatalkan jika dianggap merugikan negara.
"Jika nanti hasil rekomendasinya merugikan bisa dibatalkan, karena ini kan proses lelang baru terpilih perusahaan yang memenangkan tender. Anggarannya belum cair (turun) untuk proyek gorden tersebut," ujar Johan Budi, Selasa (10/5/2022).
"Fungsi pengawasan kita lakukan dengan memanggil pihak inspektorat dan Setjen. Kita akan tanya dan tahu secara detail saat memanggil mereka nanti. Bisa saja anggaran untuk gorden itu dibatalkan," ujarnya lagi.
Ia juga menjamin, BURT akan senantiasa mengawasi proyek yang memiliki potensi merugikan keuangan negara. Berkaitan dengan adanya anggaran luar biasa gorden untuk rumah dinas DPR RI, ia mengaku tidak tahu banyak.
"Kemudian dilakukan tender oleh bagian yang mengurusi sarana prasarana. Anggota DPR apalagi Pimpinan DPR pasti tidak tahu detail seperti ini," kata dia.
Dikabarkan sebelumnya, ada 505 rumah dinas anggota DPR yang bakal diperbaharui gorden-nya. Renovasi ini memakan biaya yang berasal dari anggaran negara mencapai rata-rata Rp 80 juta tiap rumah yang saat tendernya ini dimenangkan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp 43,5 miliar.
Hal ini terungkap dari situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR RI tender 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
TERPOPULER
